KAMPUNG

Akibat dari ketidaaan kemampuan para kepala kampung tersebut kata Elkanus Rumpaidus pihaknya sangat kerepotan dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakan para kepala kampung. Ahkhirnya banyak sekali program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kampung tidak berjalan meskipun anggarannya tersedia. 

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada 328 kepala kampung melalui edaran Bupati jika dalam penggunaan dana desa itu perlu untuk melihat petani –petani yang produktif di kampung maupun juga dengan keagamaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung ( DPMK ) Kabupaten Biak Numfor, Papua Elkanus Rumpaidus, SH, mengatakan, sejumlah materi diberikan untuk membekali 257 kepala kampung dan bendahara kampung di Kabupaten Biak Numfor dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.

Ia yang diduga kuat menjadi pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap seorang petani bernama Marthen Luther (41) hingga akhirnya nyaris menimbulkan konflik antar warga. Kejadian penganiayaan itu sendiri terjadi pada Kamis (20/7) pagi di Kampung Nafri.

   “Hari ini kami baru saja menyelesaikan dua, Kampung Koso  dan Skuw Mabo   Bertambah menjadi 10 kampung yang telah menyalurkan anggaran dana desa tahun 2023 tahap dua," kata Makzi Atanay, Sabtu (21/7).

   "Bamuskam punya tugas banyak, maka kepala kampung harus bangun kantor Bamuskam. Kantor Bamuskam tidak boleh gabung dengan kantor kampung," kata Evert Meraudje, Kamis (20/7).

"Di kampung ada masyarakat, ada Bamuskam, ada kepala kampung. Diharapkan pemerintah kampung bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kampung," kata Frans Pekey belum lama ini.

"Bamuskam  dan  pemerintahan Kampung merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan di kampung.  Bukan hanya  kepala kampung tetapi juga badan permusyawaratan kampung juga sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di kampung," kata Frans Pekey, Selasa (4/7).

Kerjasama ini untuk mewujudkan kampung yang mandiri sebagaimana diharapkan dalam undang-undang 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2016.  Kegiatan yang digelar di Kantor Pemerintah kampung Holtekamp, Rabu (10/5) kemarin, bertujuan memberikan pendampingan penguatan legalitas kelembagaan dan penguatan kapasitas pengurus Bumkam.