"Kita telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Dit Propam Polda Papua telah melakukan pemeriksaan HP terhadap anggota secara acak baik itu di Polda maupun di Polres Jajaran kita melakukan pemeriksaan," ungkap Brigjen Faizal.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasubbdit Provos Bid Propam Polda Papua AKBP Muh. Mukabsi, S.Sos, MM didampingi Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba, SH, MH tersebut menyasar terhadap handphone (HP) milik pribadi personel Polri maupun guna mengecek apakah ada personel Polri yang bermain judi online.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Dikatakan, tujuan dari debat publik ini tentu agar ke lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura bisa menyampaikan visi misi mereka, supaya masyarakat tahu sehingga masyarakat bisa memiliki pilihannya dengan memilih sesuai hati nurani dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS tersebar yang tersebar di 328 TPS yang ada di Kabupaten Jayapura.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kepolisian akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online. Ia mengajak masyarakat untuk menghindari bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.
Kapolres mengatakan, beberapa penekanan dalam program ini adalah memberantas korupsi, judi online dan peredaran narkoba, serta kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan negara.
"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan transaksi di tahun 2024 semester I saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ucap Ivan.
Dalam upaya memberantas judi online ini, Komdigi merangkul beberapa pakar IT. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Komdigi Hokky Situngkir menyatakan Menkomdigi Meutya Hafid bersama praktisi IT bertekad untuk terus berkolaborasi dalam menjaga ruang digital di Indonesia lebih produktif.
Dia menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Karena itu, Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judol. Hal tersebut juga tertera dalam SE yang ditandatangani Anas pada 24 September 2024 itu.
Penerbitan surat tersebut didasari oleh fenomena judi online telah melibatkan banyak kalangan, termasuk para pejabat pemerintah.
Larangan judi online sebelumnya sudah tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
