Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Jayawijaya menggelar Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) bagi seluruh personel di Mako Polres Jayawijaya yang menyasar kelengkapan fisik dan administrasi anggota, mulai dari dokumen
Namun di balik euforia tersebut, aparat kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak memanfaatkan momentum pesta sepak bola dunia itu untuk melakukan praktik perjudian, khususnya judi bola secara online. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kot
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui berbagai kanal pembayaran, mulai dari perbankan, dompet digital (e-wallet), hingga QRIS. "PPATK mencatat, penggu
Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia dalam delapan tahun terakhir mencapai Rp 976,8 triliun, dengan lebih dari 709 juta transaksi sejak 2017 hingga pert
“Karena judi online itu menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi kami dapatkan di persidangan ada sekitar 3 atau 5 perkara,” kata Firman, Kamis 26 Juni 2025.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi personel Kodim 1707/Merauke yang terlibat judi online. Kegiatan tersebut tidak hanya merusak mental prajurit, tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga,” teg
Dalam sambutannya, Bupati Catue menekankan bahwa seluruh ASN wajib memahami risiko dan dampak dari penyalahgunaan media sosial, termasuk bahaya hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, judi online (judol), hingga pinjam
"Angka ini melonjak signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yakni 8.618 rekening. Pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Data tersebut kemudia
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon,ST., M.Sos menjelaskan, kolaborasi lintas sektor, diharapkan dapat mengurangi kecanduan judi online ditengah-tengah masyarakat , termasuk memanfaatkan pinjam online dengan baik dan benar agar tidak mudah tersandung kasus karena gagal bayar.
Jumlah ini bertambah 10 perkara dibandingkan tahun 2023 yang jumlahnya 262 perkara. ‘’Faktor-faktor perceraian diantaranya masalah ekonomi. Salah satunya karena judi online. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya karena lebih fokus pada judi online,’’ kata Muhammad Sobari
Pengguna yang awalnya hanya iseng bisa terjebak dalam permainan judi yang menawarkan kemenangan cepat, yang kemudian dapat berkembang menjadi kecanduan dan terjerat dalam lingkaran setan perjudian yang sulit dipecahkan.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Akan tetapi terlepas daripada itu harus mampu memahami setiap tugas dan tanggungjawab. Terutama dalam menjaga keamamanan ditwngah masyarakat. "Kita harus memahami tugas dan tanggungjawab secara baik, harus jadi pelindung bagi masyarakat, serta membantu masyarakat," pesannya.
Sampai - sampai di Kabupaten Tolikara pihak kepolisian melakukan bersih - bersih dengan mengecek semua Hp anggotanya. Itu tak terkecuali Hp milik kapolres. Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi & Pengentasan Kemiskinan Papua (LPPM) Uncen, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D mengungkapkan bahwa Judol adalah masalah perilaku manusia yang rumit karena bersifat candu.
Diduga H diiming-iming menjadi Operator judi online di Malaysia sehingga dirinya nekat ingin membuat membuat paspor tanpa sepengetahuan keluarga. Namun, setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihaknya kantor imigrasi Jayapura menangukan penerbitan paspor tersebut.
Kepada masyarakat Ia juga menjelaskan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan bermain judi online, seperti kerugian finansial, gangguan kesehatan mental dan fisik, konflik dalam hubungan pribadi, hingga masalah hukum yang berujung pada kriminalitas.
Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, Ipda Daniel Z. Rumpaidus S.H M.H, disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis-jenis perjudian online, dampak negatif terhadap individu dan keluarga, hingga ancaman pidana bagi pelaku judi.
Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024
"Kita telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Dit Propam Polda Papua telah melakukan pemeriksaan HP terhadap anggota secara acak baik itu di Polda maupun di Polres Jajaran kita melakukan pemeriksaan," ungkap Brigjen Faizal.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasubbdit Provos Bid Propam Polda Papua AKBP Muh. Mukabsi, S.Sos, MM didampingi Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba, SH, MH tersebut menyasar terhadap handphone (HP) milik pribadi personel Polri maupun guna mengecek apakah ada personel Polri yang bermain judi online.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Dikatakan, tujuan dari debat publik ini tentu agar ke lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura bisa menyampaikan visi misi mereka, supaya masyarakat tahu sehingga masyarakat bisa memiliki pilihannya dengan memilih sesuai hati nurani dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS tersebar yang tersebar di 328 TPS yang ada di Kabupaten Jayapura.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kepolisian akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online. Ia mengajak masyarakat untuk menghindari bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.
Kapolres mengatakan, beberapa penekanan dalam program ini adalah memberantas korupsi, judi online dan peredaran narkoba, serta kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan negara.
"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan transaksi di tahun 2024 semester I saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ucap Ivan.
Dalam upaya memberantas judi online ini, Komdigi merangkul beberapa pakar IT. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Komdigi Hokky Situngkir menyatakan Menkomdigi Meutya Hafid bersama praktisi IT bertekad untuk terus berkolaborasi dalam menjaga ruang digital di Indonesia lebih produktif.
Dia menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Karena itu, Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judol. Hal tersebut juga tertera dalam SE yang ditandatangani Anas pada 24 September 2024 itu.
Penerbitan surat tersebut didasari oleh fenomena judi online telah melibatkan banyak kalangan, termasuk para pejabat pemerintah.
Larangan judi online sebelumnya sudah tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Memang selama ini 6000 itu cenderung ke penyedia atau dalam hal ini menjadi penghubung terkait dengan penjudi online ini. Soalnya kalau kita bicara tentang pelaku itu biasanya kemungkinan mereka tidak mengunakan rekening perbankan, biasanya mereka mengunakan dompet online dan lain sebagainya," tambahnya.
Kiki mengatakan, ke depannya OJK akan membatasi ruang gerak para pelaku melalui identifikasi dan pemblokiran rekening yang digunakan untuk praktik judi online. Salah satu yang dilakukan yakni melalui Customer Identification File (CIF).
Kapolsek Mimika Barat Ipda Jamiludin melalui Kanit Binmas Polsek Mimika Barat, Bripka Tasri, mengatakan bahwa program ini juga merupakan salah satu sarana untuk membina dan membentuk kepribadian serta karakter generasi muda sejak dini di lingkungan sekolah.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu ada atensi dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait aturan mengenai satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online.
Kegiatan sweeping dilaksanakan setelah upacara bendera 17-an diikuti oleh Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Lanud Silas Papare, sebagai wujud implementasi penekanan Panglima TNI.
Irjen Fakhri mengatakan, permainan haram tersebut hanya menimbulkan banyak kerugian, dan merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Dia menyampaikan bahwa tidak akan memberikan dispensasi bagi anggota yang terlibat dalam permainan haram itu.
Kapolresta mengatakan jika pihaknya sudah mendapatkan atensi dari Mabes Polri bahwa tidak ada lagi anggota kepolisian melakukan permainan judi online, terutama menggunakan media Hp.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menegaskan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Tidak peduli tamtama, bintara, atau perwira, semua akan ditindak bila terbukti bersentuhan dengan praktik judol.
Dikatakan Korwa, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan tidak ada kepala daerah, pimpinan OPD hingga ASN yang terlibat judi online. Sebab dikhawatirkan, hal itu akan mengarah pada tindakan korupsi yang kemudian berdampak ke kerugian negara.
Nomor – nomor rekening ini disinyalir memiliki keterkaitan dengan judi online. “Untuk judi online di Polresta kemarin ada satu kasus yang kami proses, dimana laporannya bulan Juni. Namun selain itu ada transaksi yang mencurigakan dimana ada 3000 rekening yang sedang kami monitor,” kata Kapolresta di Wisma Atlet, Mandala, Senin (1/7).
Ini sekaligus peringatan terakhir bagi anggotanya yang masih berkutat dengan permainan judi secara online. Zaman semakin maju seharusnya bisa disikapi dengan bijak agar kejadian yang sudah – sudah termasuk kasus istri membakar suami yang semuanya anggota Polri tidak lagi terulang.
Kasus terakhir bahkan menyeruak ketika salah satu pasangan anggota Polri yang harus mengalami nasib naas, dan tidak terkontrol akibatnya merenggang nyawa, dan berdampak langsung pada anak-anak mereka.
Seperti yang disampaikan Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen (PEPK) dan Layanan Manajemen Strategis (LMS) Kantor OJK Papua, Mochammad Akbar menjelaskan bahwa semkin mudah sebuah akses dan fasilitas Keuangan ada manfaat yang baik ada juga yang tidak.
"Prinsipnya dari kami dari penindakan karena sebagai penuntut umum, kami akan bekerja sesuai koridor hukum yang ada. Artinya, karena ini sudah merupakan perhatian publik, sudah menjadi keresahan, tentu kami akan menerapkan peraturan hukum maksimal,” kata Kepala Pusat Penerapan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar
Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi Bastomi menyampaikan kepada anggotanya tentang hal-hal yang menjadi pemicu permasalahan akibat dari Judi Online yaitu mulai dari masalah keuangan, gangguan psikologis ataupun mental hingga dapat meluas ke gangguan kamtibmas.
Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Papua Jones Sutanto Bubun, seusai rapat tersebut mengungkapkan, bahwa dari rapat tersebut untuk Papua Selatan belum ada laporan terkait dengan judi online yang dilaorkan kepada kepolisian maupun instansi terkait.
Keputusan ini diambil setelah melihat rekam jejak para pemain judol. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judol Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa judi online ini sudah merambah ke seluruh profesi dan menyasar nyaris semua usia. Dari data PPATK, diketahui jika 2 persen pelaku judol ialah anak-anak di bawah 10 tahun.
Dandim mengingatkan prajurit yang masih ikut-ikutan judi online sekarang juga segera dihentikan, karena selain dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga resikonya juga sangat berat karena kalau sampai ketahuan akan diberhentikan dari prajurit.
Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara.
Wahyu menyebut merebaknya judi online di masyarakat bukan hanya karena suplai dari para agen dan bandar. Melainkan juga karena ada permintaan (demand) yang besar. Karena itu, selain menindak agen dan bandar agar suplai tidak tersedia, pihaknya berusaha mengedukasi masyarakat agar demand judi online perlahan hilang. ”Prinsipnya, kami terus bergerak supaya jangan lelah untuk memberantas,” katanya.
Dengan landasan putusan pengadilan, Hadi menyatakan, negara bisa menyita uang dalam ribuan rekening itu. Tidak berhenti sampai di situ, Satgas Pemberantasan Judi Online akan melakukan pendalaman dengan memanggil para pemilik rekening tersebut. Proses hukum akan berlanjut jika hasil pendalaman menunjukkan para pemilik rekening adalah bandar judi online. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, judi online harus ditumpas.
