Harta kekayaan Presiden Jokowi mengalami peningkatan sebesar Rp 13,4 miliar, dalam kurun waktu satu tahun atau pada LHKPN yang dilaporkan pada tahun periodik 2022. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan 17 Maret 2023, Jokowi mempunyai harta kekayaan senilai Rp 82.369.583.676.
Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024 ini, sejumlah aparatur negara yang akan menerima THR dan gaji ke-13 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan pemberian gelar kehormatan kepada mantan Komandan Batalyon itu bukan pertama kalinya. Sebelumnya juga terjadi pada komandan TNI lainnya.
Disinggung soal ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikannya, AHY tidak merespons banyak. Dia hanya menunjukkan mimik kaget mendapat pertanyaan tersebut dari awak media saat menunggunya tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. ”Waduh,” ujarnya singkat sambil melangkah pergi ke area sertijab.
Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sepekan menjelang coblosan adalah minggu-minggu rawan. "Untuk itu kami meminta agar bersama-sama memerangi politik uang. Hajar serangan fajar," ucapnya di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas akan menentukan nasib bangsa ke depan.
"Eksploitasi Blok Wabu merupakan bisnis oknum-oknum tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat dan sudah ditolak oleh masyarakat hingga Presiden atas kewenangannya segera turun hentikan semua dan bekukan semua izin yang dapat memberi hak konsesi kepada pebisnis untuk bermain tambang di Blok Wabu," desaknya.
Mantan gubernur DKI itu menjelaskan, presiden dan menteri adalah pejabat publik dan pejabat politik. ”Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Saat ini tersisa empat capim KPK yang belum dipilih DPR, mereka di antaranya Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya B. Namun, Presiden Jokowi hanya akan memilih dua dari capim KPK tersebut.
