Adapun kepala daerahnya inisiatif dan inovatif dalam mengendalikan inflasi di daerahnya, sebagaimana terdapat 12 daerah yang masuk kuadran 1 rawan Inflasi dan 11 Daerah di kuadran 2.
Apalagi kenaikan harga barang kebutuhan pokok sudah terjadi sejak Desember 2023. Itu karena adanya hari raya keagamaan, dilanjutkan dengan seremonial peringatan pergantian tahun baru. Permintaan bahan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman cukup tinggi sehingga mempengaruhi tingkat inflasi secara nasional.
  Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua Suzana Wanggai di Papua, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Provinsi Papua berada di peringkat kedua dalam mempertahankan inflasi selama Desember 2023.
  Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menjelaskan, tingkat inflasi di Kota Jayapura setelah dirinya dilantik menjadi pejabat walikota pada Mei 2022, angka inflasi dikota Jayapura saat itu berada diangka 8,6 persen.
  Tiga program prioritas nasional ini berhasil dikerjakan dengan capaian yang cukup memuaskan. “Program yang menjadi prioritas nasional, kita berhasil menurunkan Angka kemiskinan di Kota Jayapura dari 11,39% ke-11,12%," kata Frans Pekey, Selasa (2/1).
"Pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,41 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 116,08 pada bulan November 2023 menjadi 116,56 pada bulan Desember 2023," kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (2/1).
  Suzana menyebut, dalam operasi pasar yang dilakukan ditemukan kenaikan harga pada minuman kaleng dan cabai. Untuk barang barang yang mengalami kenaikan harga ini, pihaknya sudah menindaklanjutinya.
Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina, mengatakan, terjadi inflasi tahun ke tahun/year on year (y-on-y) sebesar 1,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,88.
Pj Sekda Kabupaten Papua Pegunungan Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, dalam melakukan pengendalian inflasi daerah, Pemprov Papua Pegunungan sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk internal OPD terkait dan juga BPS dan Bank Indonesia (BI) untuk menyamakan presepsi langkah strategis dalam pengendalian inflasi di wilayah ini, khususnya dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru.
  Seolah tidak berpuas diri, Pemkot Jayapura kemudian melakukan langkah kerjasama dengan Pemkab Keerom. Ini salah satu jurus baru Pemkot Jayapura, di tengah gempuran ancaman inflasi secara nasional bahkan global saat ini.
