Ia kaget karena sebelumnya hanya bagian atas tapi saat ini sudah ada juga di bagian bawah dan posisinya sudah dalam bentuk pondasi, batu yang dicor. Selain itu ada juga plang besi yang menutup seluruh badan jalan.
Ramses mengaku sejak Pansel dilantik di Jakarta, sejak awal dirinya sudah mengingatkan agar memilih yang terbaik dari perwakilan Tabi-Saireri untuk membangun Papua. “Saya bersikap netral dan tidak ada cawe-cawe, saya cuman mengharapkan ke Pansel saat itu pilihlah orang-orang yang mampu membawa Papua lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Tercatat ada 11 nama calon anggota DPRP jalur pengangkatan terpilih serta 22 calon tetap yang berasal dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sekretaris Pansel, Hans Kaiwai mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Pj Gubernur Papua sejak Senin (13/1)
Agustinus Joko Guritno menjelaskan, jika sebelumnya calon anggota DPRP Papua Selatan jalur afirmasi yang mengikuti seleksi tersebut didaftarkan oleh LMA, maka sekarang selain nama-nama yang dibawa oleh LMA dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan pihaknya juga mengakomodir calon yang datang mendaftar sendiri. Sebab banyak juga calon yang tidak diakomodir oleh LMA yang datang mau mendaftar mengikuti seleksi.
Wakil Ketua I DPR Papua, Beatrix Monim mengatakan setelah 2 hari pembahasan dua agenda itu telah rampung. Menurutnya, itu hanya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari Kemendagri.
Di tahun 2024 lalu, Sekretariat DPRP Papua Selatan mengontrak sebuah Ruko di Jalan Raya Mandala, depan eks Kantor Radar Merauke. Namun setelah anggota DPRP Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029 hasil pemilihan dilantik, maka ruko tersebut tidak presentatif untuk digunakan.
Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini kemudian mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
