Pengukuhan unsur pimpinan dewan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRP masa jabatan tahun 2024-2029 yang akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunugan.
Alberth menilai bahwa kehadiran pihak luar tidak akan memberi solusi bagi masalah Papua. Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini dipicu karena kesenjangan sosial yang mendalam. Masalah ekonomi yang rendah, sumber daya manusia yang sangat terbatas, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak kunjung membaik menjadi faktor utama ketidaksejahteraan masyarakat Papua.
Menangapi itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priastomo mengatakan bahwa Penjaminan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.
Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua DPRP Papua Pegunungan Danius Wenda minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) dan yang lahir besar Papua Pegunungan.
Pasalnya pemalangan yang berlarut-larut dapat berdampak pada kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tengah berduka. Ia menegaskan bahwa TPU Buper adalah satu-satunya lahan pemakaman dengan biaya terjangkau, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam sidang tersebut, seluruh anggota DPRP menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRP yang kemudian dituangkan dalam Tatib. Ketua DPRP, Denny Henry Bonai, menyatakan hasil sidang ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Papua untuk dicatat dalam lembaran daerah.
Kondisi ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat tak terkecuali anggota DPR. Melalui telepon seluler kepada Cenderawasih Pos, anggota DPRP Papua Albert Merauje, mengatakan yang bertanggung jawab atas ruas jalan Ring Road itu adalah Dinas PUPR Provinsi Papua.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Dalam perjalanannya mengunjungi berbagai daerah, ia menemukan berbagai aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Meskipun tergerak untuk membantu, namun pria yang menghabiskan waktu sekolah dari SD hingga SMA di Kabupaten Serui itu menyadari akan keterbatasannya yang hanya sebagai soerang pengusaha.
Terkait dengan itu, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun, SH mengatakan, pihaknya mendorong eksekutif untuk dapat mempercepat pembentukan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur penarikan pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah proivinsi.
