Informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos dari keterlambatan ini DPR Papua sempat ditegur dan diingatkan untuk segera melakukan sidang APBD perubahan. “Ya seperti itu kondisinya, kami juga ditanya oleh masyarakat kapan agenda APBD Perubahan ini dilakukan,” kata Yonas Nusi saat ditemui di Entrop, Sabtu (1/10).
Komisi I mengagendakan untuk mengundang pihak Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang mengeluarkan perizinan. Mereka ingin melihat apakah perizinan empat JPT ini sudah sesuai atau belum.
Usai bertemu yang berlangsung dari jsm 9.30 WIB sampai dengan jam 12.00, WIB, di Ruang Tamu kantor BAIS, Kalibata Jakarta, Rabu, (28/9). Tim DPR Papua dengan Kepala BAIS TNI yang diantaranya Ketua Tim, John NR Gobai, Alfred Anouw, Jimmy biniluk dan Yosia busup bersama staf DPR Papua, Anderson Waroy dan Novan.
Mereka meminta KPK menghentikan bentuk kriminalisasi kepada gubernur Lukas Enembe. Apa yang dilakukan KPK dikatakan hanya kepentingan politik tertentu. Selain itu Gubernur Lukas dikatakan memiliki komitmen untuk masyarakat Papua dan banyak yang telah dilakukan selama kepemimpinan.
Jika sebelum – sebelumnya terkesan DPRP berjalan sendiri dan MRP digunakan saat dibutuhkan pertimbangan soal verifikasi keaslian orang Papua tapi dari dua kali saling berkunjung ini terlihat kedua lembaga tersebut mulai mesra.
Ya, DPRP dan MRP sepakat untuk bersama-sama menghadap Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Ketua Fraksi Gerindra, Yanni menyampaikan agar persoalan kasus mutilasi di Timika dikawal secara baik.
Kasus mutilasi yang melibatkan oknum anggota TNI dianggap menambah luka hati masyarakat sebab selama ini hal tersebut sangat jarang terjadi apalagi ini dilakukan oleh pihak yang terlatih. “Ini menjadi perhatian kami dan tadi dua kelompok mahasiswa sudah datang menemui kami dan ini (pansus) akan segera kami usulkan ke pimpinan untuk dibuat segera disetujui dan dibentuk,” jelas Elvis di halaman DPRP, Senin (5/9).
Terkait ini, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku pihaknya sejatinya ikut menolak rencana kenaikan tersebut, namun perihal ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Gubernur Papua, Lukas Enembe diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.
