Komisi D menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, perlu peningkatan perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas
Ketua Komisi D DPRK, Deli Watak menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan. Dalam pandangan Komisi D, Deli menegaskan bahwa perubahan sistem tr
Yuli menegaskan bahwa program bantuan rumah layak huni tidak hanya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, namun juga harus menyasar warga yang terkena musibah, termasuk kebakaran.
David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman, menjelaskan bahwa seluruh OPD mitra Komisi B, termasuk DLHK, telah memaparkan program dan subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya kejelasan
Menurutnya jika pemerintah tidak menginginkan masyarakat untuk turut ke jalan dalam menyampaikan aspirasi, maka diharapkan pemerintah menyiapkan salah satu tempat semacam mimbar bebas. Supaya apa yang menjadi keluhan mas
Christian mengatakan, kawasan Skouw memiliki potensi hasil bumi yang cukup besar dan dapat dikelola secara maksimal, terlebih dengan hadirnya program MBG yang dinilainya sebagai peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan
“Tetangga ibu ini memposting kondisi beliau di medsos. Setelah saya lihat, saya langsung datang dan membawa ibu ini ke RS AL, karena kondisinya sudah parah, menggunakan mobil ambulance pribadi saya,” ujar Deli Watak usai
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan menindak lanjuti laporan dari petugas kesehatan yang berstatus PTT terkait honor mereka yang belum dibayar selama 8 bulan, sehingga pihaknya memanggil Kepala Dina
