Adapun persoalan yang disampaikan terdiri dari beberapa hal, mulai dari infrastruktur sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan hingga anggaran.
Saat ditemui awak media usai RDP, Ketua Komisi III D
Dari pengantar nota keuangan APBD Perubahan dan Raperda tentang penetapan APBD tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo perubahan pada struktur APBD Perubahan Tahun 2025 ini terlihat tidak terlalu sig
Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi sorotan setelah terungkap ke publik dan naik ke ranah hukum, dan sempat dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) bersama Dewan Perwak
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi. Tampak hadir dalam rapat Walikota dan wakil Jayapura Abisai Rollo-Rustan Saru, serta unsur pimpinan, anggota dewan, dan jajaran Kepala Organis
Ismail Bepa Ladopurap, selaku Ketua pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebut keberadaan juru parkir liar di Kota Jayapura ini, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menambah PAD. Namun pada
Jelasnya proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui diskusi yang cukup intens antara Badan Anggaran DPRD de
Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan pentingnya penyusunan Perubahan APBD yang adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. “Perubahan anggaran bukan semata penyesuaian administratif, mel
Menurutnya, pembayaran berbasis digital bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Sorotan tajam DPR Kota Jayapura ini diarahkan pada sektor retribusi parkir dan retribusi rumah tangga yang dinilai tidak maksimal dalam memenuhi target penerimaan.
Ketua Pansus DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurap, m
“Tujuan utama Perda ini adalah bagaimana hasil kayu, tambang, dan lainnya bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kalau ada rumah industri atau smelter dibuka di sini, otomatis masyarakat Sarmi yang mendapat lapangan pekerjaan