Max dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Pimpinan Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari menyampaikan bahwa, saat ini stok beras yang tersedia sekitar 3.500 Ton di gudang. Jumlah tersebut menurutnya akan bertahan dua hingga tiga bulan ke depan, khususnya jelang menghadapi hari raya lebaran 2025.
Burman Waromi minta sekolah-sekolah mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri di Kota Jayapura, agar nantinya dapat menindak lanjuti arahan walikota dan wakil walikota Jayapura. Terutama, terkait biaya-biaya yang membebani orang tua siswa-siswi segera dihapuskan, khususnya biaya masuk sekolah dan biaya kelulusan atau perpisahan.
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung menjelaskan, dalam pelaksanaan rapat rapat paripurna I untuk masa sidang I, terkait raperda Non APBD. Sesuai dengan pembahasan tersebut, ada satu surat masuk dari eksekutif mengenai pengusulan Raperda kepariwisataan.
Kata Imam Khoiri, usulan itu tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di tengah - tengah efisiensi anggaran. Karena itu, DPR Kota Jayapura sebagai turut memberikan pokok-pokok pikiran yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. DPRK pun diwajibkan menyerap aspirasi melalui reses dan dengar pendapat/aspirasi bersama masyarakat secara langsung bulan lalu.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
Menyikapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dessy Putrika Rante mengatakan, karena saat ini dalam momen Ramadan 1446 Hijriah, maka ia meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika agar segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke distributor-distributor dan toko maupun retail sebelum Idul Fitri nanti.
Ketua Komisi D Deli Lusyana Watak mengatakan pembagian sembako tersebut dilakukan oleh komisi D untuk masyarakat kota Jayapura yang kurang mampu. Tak hanya itu, kegiatan pembagian sembako ini juga sebagai bentuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan menumbuhkan semangat berbagi di bulan Ramadan.
Sekda Hanna mengakui bahwa permasalahan pemalangan sekolah tersebut menuntut pembayaran, yang mana tanah tersebut sudah dilakukan proses pembayaran dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memiliki sertifikatnya.
‘’Untuk pengadaan mobil dinas bagi unsur pimpinan DPRK Merauke tetap kita lakukan. Tetap mengadaan kendaraan dinas, karena itu ada standar regulasi sehingga tetap kita laksanakan,’’ kata bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, SH, LLM, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Merauke
Ia mengungkapkan hal ini, setelah sebelumnya anggota Komisi C DPR Kota Jayapura menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa toko dan supermarket di seluruh Kota Jayapura. Dimana ditemukan beberapa produk makanan yang diduga telah rusak dan kedaluwarsa, tetapi masih dijual.
