Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Antrean BBM, terutama jenis Solar ini, juga menjadi perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, MH. Ia mengingatkan siapa saja untuk tidak bermain atau menimbun BBM hingga menyebabkan makin sulitnya, masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar jenis Solar ini.
"Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik," kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Abisai Rollo mengatakan, dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan sistem informasi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Merauke , Ir. Drs. Benjamin Latumahina mengungkapkan, komunikasi yang dibangun antara DPRD Merauke dan Asmat ini salah satunya adalah dalam rangka memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan dan hal itu sudah terwujud.
Meski demikian Tan Wie Long mengaku dari tiga DOB ini diyakini satu tujuannya adalah mendorong kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Karenanya ia meminta agar perspektif negative terkait pemekaran dikesampingkan lebih dulu.
DPRD Kota Jayayapura melalui komisi D yang membidangi masalah kesehatn ini, mendesak Dinas Kesehatan untuk segera memeriksa sampel dan mengungkap penyebab merebaknya kasus muntaber ini.
Jika satuan Damkar masih menempel dengan Satpol PP dikhawatirkan tugas yang dijalankan tidak akan maksimal. “Saya pikir, kami setuju agar pemadam kebakaran ini membentuk OPD sendiri, tidak lagi bergabung dengan Satpol PP,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Jhon Betaubun saat ditemui di lokasi Rusun Dok IX Jayapura Utara, Rabu (16/11).
"Jika memang ada oknum yang melakukan penimbunan BBM, maka kami (komisi C) akan turun tangan atasi persoalan ini, apalagi jika oknumnya itu dari pihak SPBU, ujar Sujana kepada Wartawan, Selasa (15/11).
Jika ada sanksi karena buang sampah tidak sesuai jadwal maka itu harus dijalankan. Begitu juga dengan RT/RW diminta untuk lebih aktif menginformasikan terkait adanya rumah sewa atau kos – kosan atau kontrakan di lingkungannya yang masuk dalam kategori wajib pajak. Ini dirasa penting sebab dari pajak inilah nantinya bisa digunakan untuk pembangunan jalan maupun lampu lingkungan.
