Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
  Karena berdasarkan data yang ia dapat dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, kurang lebih sebanyak 731 pasien terduga TB di Kota Jayapura dengan 50 kasus notifikasi dan  42 pasien yang telah menjalankan pengobatan.
Ketua DPR Yahukimo, Moses Mirin didampingi wakil ketua, Nehemia Elopere dan Yoel Itlay menyampaikan bahwa tugas mereka sudah selesai dalam mengawal pesta demokrasi hingga memperoleh hasil bupati dan wakil bupati terpilih. Hasil ini akan diteruskan ke Pemprov kemudian dilanjutkan ke Kemendagri untuk selanjutnya dilakukan pelantikan secara serentak pada 20 Februari nanti.
  Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Bahkan Kapolda ketika itu, Irjend Pol Mathius Fakhiri juga memberi catatan terkait daerah rawan dan potensi - potensi yang mungkin terjadi. Namun siapa sangka jika ending semuanya justru happy. Semua prediksi tersebut terbantahkan. Bahkan kata Kapolres Yahukimo, AKBP Heru tak ada satupun letupan senjata untuk meladeni konflik.
 Ketua DPRD Kota Jayapura, Noy Ajomi menyampaikan, perlu ada kesetaraan pendidikan, yang artinya perhatian pemerintah tidak saja pada sekolah-sekolah negeri, namun Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga perlu diakomodir.
Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan. Apalagi, hal tersebut menyangkut masa depan anak-anak OAP di Kabupaten Mimika.
 Massa juga minta MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 4 guna menghindari terjadinya konflik anatar masyarakat. Sebab pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi dinilai sudah sah dan resmi karena jabatan KPU itu diberikan oleh negara dan suara yang diperoleh sesuai dengan hasil di lapangan. Hal yang sudah disahkan, jika dirubah-rubah akan menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan korban terhadap masyarakat.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.
