Ketua DPRD Kota Jayapura, Noy Ajomi menyampaikan, perlu ada kesetaraan pendidikan, yang artinya perhatian pemerintah tidak saja pada sekolah-sekolah negeri, namun Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga perlu diakomodir.
Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan. Apalagi, hal tersebut menyangkut masa depan anak-anak OAP di Kabupaten Mimika.
Massa juga minta MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 4 guna menghindari terjadinya konflik anatar masyarakat. Sebab pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi dinilai sudah sah dan resmi karena jabatan KPU itu diberikan oleh negara dan suara yang diperoleh sesuai dengan hasil di lapangan. Hal yang sudah disahkan, jika dirubah-rubah akan menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan korban terhadap masyarakat.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.
Seperti yang disampaikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu bahwa, serapan anggaran yang lelet ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi.
Orentasi tersebut merupakan kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Puncak Jaya dengan Badan Pengembangan SDA Provinsi Papua. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Jimmy S. Wanimbo. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Puncak Jayapura, Elita Telenggen,S.Sos mengatakan, pelaksanaan Orentasi ini penting bagi anggota dewan.
Ketua DPRD sementara Piter Togodly mengatakan,setelah ini,mengaku bersyukur pada Tuhan karena Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Pegunungan yang pertama menggelar pelantikan anggota DPRD di Wamena,ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
