PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sebenarnya bukan program baru, ini Program yang sudah dianggarkan dalam tahun ini kususnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, namunsedikit ditingkatkan volumenya.
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
Selain melaksanakan Rakerda pada kesempatan itu juga dilakukan pemilihan dan pengukuhan pengurus yang baru Asdeksi se-Tanah Papua, dimana ketua dewan pengurus daerah Papua dijabat oleh Derek Wouw yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura.
  DPRD,kata Saling, sangat mendukung penuh program tersebut. Pasalnya intake atau sumber mata air di Kota dan Kabupaten Jayapura ini masih menggunakan sumber mata air yang dibangun sejak 20 tahun silam.
  Selain itu, Ketua DPRD Intan Jaya Panius Wonda, LO Binda Papua Tengah Kolonel Marinir Totok Nurcahyanto, Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau, Dandim 1705/Nabire, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, KPU Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah dan tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya, di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rabu (24/2/2024).
  Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demkokrat Kabupaten Jayawijaya dan juga mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan Proses PAW bagi Ketua dan lima anggota DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai.
  Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
 "Kita lihat persiapan KPU Kota Jayapura cukup maksimal, secara bertahap telah mereka kerjakan, sampai pada proses pemungutan suara nanti," kata Mukri selaku ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura.
 Merespon kejadian ini, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisasi Rollo menegaskan pihak PLN harus segera melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam menyikapi persoalan kebakaran yang terjadi akhir akhir ini di Kota Jayapura. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait instalasi listrik yang aman.
