Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw telah menyurat kepada Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo agar pembangunan gedung DPRD Kabupaten Jayapura bisa diselesaikan, karena jika tidak maka jika ada rapat atau sidang yang harus dilakukan dewan, maka harus sewa hotel dan tentu ini membuang anggaran. Namun jika sudah ada gedung sendiri, maka tidak ada pengeluaran sewa tempat di luar.
Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum, karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.
‘’Cukup luar biasa. Kalau kami di Padang dimana Papua ini diisukan cukup ekstrim, malahan kalau ada saudara kita mau tugas di Papua ini ada rasa cemas. Nyatanya disini di Papua Selatan kita tidak ketemu suasana yang mencekam itu. Masyarakatnya ramah-ramah dan baik. Bahkan kamipun putar-putar dan tidak ada persoalan. Semuanya indah dan nyaman, sejuk malahan,’’ kata Suhardi.
Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
Diapun meminta kepada DPRD Kota Jayapura dan juga jajaran Pemerintah Kota Jayapura sebagai penyelenggara Pemerintahan serta seluruh komponen Bangsa yang ada di Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura.
Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
Kemudian Pemkot Jayapura berhasil menekan angka kemiskinan, dari 11,12 persen, di Tahun 2022 menurun menjadi 10, 546 di tahun 2023. "Tidak hanya itu berkat dukungan Legislatif pertumbuhan ekonomi kita di Jayapura, selama tahun 2023 mencapai menjadi 4,53 persen, daei sebelumnya tahun 2022 hanya 3,87 persen," ungkap PJ Sekda saat membacakan sambutan.
Ketua Pansus Otsus DPRD Kota Jayapura Mukri Hamadi, mengatakan tujuan dari pertemuan itu untuk membahas jumlah kursi pengangkatan di Kota Jayapura. Adapun dari hasil rapat itu, juga mengacu pada aturan bahwa jumlah DPRK Periode 2024-2029 sebanyak 9 orang. Itu akan terbagi ke beberapa kampung di Kota Jayapura.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura (Kesbangpol), Raimondus Mote mengatakan, hal itu diputuskan berdasarkan jumlah kursi DPRD Kota Jayapura hasil pemilu 2024, yakni 35 kursi. Sehingga sepertempat dari jumlah kursi ini, dapatnya 9 kursi pengangkatan dari amanat Otsus.
