DLHK melaporkan bahwa sejak tahun 2019-2024 ini, mereka telah memasang sekitar 158 meteran air untuk bawah tanah di sejumlah tempat usaha, seperti perhotelan, rumah makan, rumah sewa serta pencucian mobil, dan juga tempat lain yang telah dipasang.
Di Pasar Otonom ini, DPRD Kota Jayapura mendapatkan banyak keluhan dari pedagang mulai dari penataan pasar yang semwarut, kondisi bagunan yang rusak, soal keamanan, hingga persoalan pedagang nakal yang berjualan di luar areal pasar, Pedagang ini meminta Pemkot Jayapura untuk lebih tegas menata pasar tersebut, terutama terkait penataan los jualan, serta paling utama menindak pedagang nakal yang berjualan di luar areal pasar.
Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilu 2024 ini dilaksanakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang saat ini tengah maju dalam bursa Pilkada Kota Jayapura menyebut bahwa jika berbicara pertumbuhan ekonomi di Jayapura yang minim sumber daya alam (SDA), maka satu hal yang dirasa penting adalah bagaimana menciptakan rasa aman.
Dia berharap dari kerukunan masyarakat Bone, bahkan seluruh warga Sulawesi Selatan di Kota Jayapura ini bersatu membangun Kota Jayapura untuk lebih baik lagi kedepannya.
Ketua DPRD Jayawijaya Dorlince Medlama menyatakan sesuai dengan fungsi dari DPRD melakukan pengawasan maka pihgaknya akan turun ke masyarakat, sebab kehadiran mereka di Lembaga legislative ini merupakan usulan dari setiap distrik sehingga sudah sepantasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Sesuai dengan Fungsi kita, tetap akan dilakukan fungsi control baik peada Pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kami berharap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti dan mengetahui mekanismenya agar bisa melakukan pencegahan korupsi,”bebernya
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini menjelaskan bahwa sejak periode pertama almarhum sebagai anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2014-2019, beliau adalah seorang yang humoris, santun dengan siapa saja.
“Kita harapkan memang kita harapkan bahwa sebagaimana undang-undang Minerba Pemkab Mimika untuk kepentingan masyarakat mendapatkan apa yang diamanatkan undang-undang, terkait dengan kewajiban-kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT Freeport kepada pemerintah,” kata Ida saat ditemui usai rapat.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
