Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM Pengelola rumah rehabilitasi. Sebab meskipun memiliki rumah rehabilitasi, tapi jika tidak didukung dengan pengelolaan yang maksimal, maka masalah ODGJ ini tidak akan berjalan maksimal.
Pasalnya sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2024, salah satu syarat pencalonan adalah pasangan calon tersebut diusung Parpol maupun gabu ngan atau koalisi Parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPR. Sementara dari 9 Parpol yang berhasil meraih kursi di DPR Kabupaten Merauke ternyata belum ada yang penuhi syarat.
 Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
Sementara itu salam sambutan PJ Wali Kota Jayapura L. Chritstian Sohilait mengatakan dengan ditetapkan 8 Perda tersebut, maka sudah menjadi kewajiban eksekutif untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya, Meti Karangan menyebut anggaran yang bersumber dari dana otsus harus melihat keberpihakan dan lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-fisik.
Pada akhirnya ada 15 anggota dewan yang datang dan memenuhi kuorum, sehingga rapat langsung dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Ruliani Talantan, namun ada intrupsi dari Fraksi BTI, Fraksi Gerinda, Fraksi PKB minta untuk dilakukan skorsing selama 1 jam.
Dikatakan, sejumlah upaya yang harus dilakukan secara cepat, untuk penyusunan peraturan bupati, untuk penerapan Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah, segera diterapkan di lapangan, tentu saja dengan melakukan sosialisasi dan rasionalisasi nilai objeknya.
Dari 25 DPRD Kabupaten Jayapura yang hadir hanya 4 orang saja sehingga tidak memenuhi kuorum dan akhirnya langsung diskors (ditunda) dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan,. setelah sempat membuka beberapa menit karena sudah molor 3 jam lebih yang harusnya dimulai jam 13.00 WIT
Pasalnya, dari total 25 anggota, hanya 4 legislator yang mengisi daftar hadir. Itu seperti yang disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw saat membacakan daftar hadir anggota dewan.
Adapun 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2024 yang dibahas dalam sidang dewan tersebut, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 6 (enam) buah Raperda merupakan hak inisyatif DPRD Kota Jayapura,
