Juru Bicara Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya, Meti Karangan menyebut anggaran yang bersumber dari dana otsus harus melihat keberpihakan dan lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-fisik.
Pada akhirnya ada 15 anggota dewan yang datang dan memenuhi kuorum, sehingga rapat langsung dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Ruliani Talantan, namun ada intrupsi dari Fraksi BTI, Fraksi Gerinda, Fraksi PKB minta untuk dilakukan skorsing selama 1 jam.
Dikatakan, sejumlah upaya yang harus dilakukan secara cepat, untuk penyusunan peraturan bupati, untuk penerapan Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah, segera diterapkan di lapangan, tentu saja dengan melakukan sosialisasi dan rasionalisasi nilai objeknya.
Dari 25 DPRD Kabupaten Jayapura yang hadir hanya 4 orang saja sehingga tidak memenuhi kuorum dan akhirnya langsung diskors (ditunda) dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan,. setelah sempat membuka beberapa menit karena sudah molor 3 jam lebih yang harusnya dimulai jam 13.00 WIT
Pasalnya, dari total 25 anggota, hanya 4 legislator yang mengisi daftar hadir. Itu seperti yang disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw saat membacakan daftar hadir anggota dewan.
Adapun 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2024 yang dibahas dalam sidang dewan tersebut, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 6 (enam) buah Raperda merupakan hak inisyatif DPRD Kota Jayapura,
Ketua KPU Kabupaten Nduga Yosekat Kogoya menyatakan KPU Kabupaten Nduga telah menetapkan calon terpilih dan perolehan kursi. Ini seharusnya dilakukan usai keputusan Mahkama Konstitusi pada Juni lalu namun setelah pembukaan KPU menskorsing akhirnya hari ini baru dilakukan.
Anton menyampaikan pihaknya saat ini masih membutuhkan dukungan pemerintah terhadap sarana pendukung. Pasalnya pasca gempa yang terjadi pada awal tahun 2023 lalu, beberapa bangun sekolah yang mengalami kerusakan.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Caleg Terpilih Periode 2024-2029 untik dilantik menjadi anggota DPR, DPRD adalah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK atau ke KPU sekurang kurangnya 20 hari sebelum pelantikan.
Salah satu diantaranya terkait regulasi pengelolaan PPI yang sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengelolahan PPI di Kota Jayapura masih diintervensi oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua.
