Monday, March 23, 2026
29.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DPR RI

Prabowo Cium Aroma Makar di balik Kerusuhan Demo

Pengusutan ini penting guna menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum bagi publik. Oleh karena itu, perlu ada tim independen yang dibentuk guna melakukan investigasi.

Ini Calon Pengganti Ahmad Sahroni di DPR setelah Dinonaktifkan NasDem

Pengumuman itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad

Presiden Prabowo Pastikan Pimpinan DPR Cabut Tunjangan yang Resahkan Rakyat

“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konf

Polri dan TNI Gelar Patroli Berskala Besar di Jakarta Pasca unjuk Rasa

Patroli skala besar ini melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Selain itu, 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan serupa bersama jajaran TNI dan Pemprov DKI J

DPR Akui Terjadi Degradasi Nilai Kebangsaan

Toni tak menampik bahwa saat ini ada tantangan global yang harus dihadapi. Perkembangan jaman jika tak difilter dikhawatirkan akan semakin mengikis nilai kehidupan bernegara berlandas pancasila. "Perlu diminimalisir damp

Tambang Ilegal Diduga Rugikan Negara Rp 300 Triliun

“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo Sesumbar Bakal Tumpas Jenderal Bekingi Tambang Ilegal

Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Anggaran MBG Diproyeksikan Lebih dari Rp 300 Triliun pada 2026

Nurhadi menjelaskan, dapur fiktif ini terkait dengan manipulasi penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih kuota penuh. Padahal, istilah tersebut sering digunakan untuk menolak

Baleg DPR RI: Pembentukan Provinsi Kep. Papua Utara Bukan Hal Baru

Aspirasi tersebut disrahkan langsung oleh Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra kepada Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga anggota Komisi II

Pusat, Daerah dan Sektor Swasta Harus Berkolaborasi Bangun Papua

Yan Mandenas memaparkan perubahan signifikan pasca pemekaran provinsi di Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kabupaten di Papua kini lebih besar daripada yang diberikan kepada p

Latest news

- Advertisement -spot_img