"Pemerintah daerah harus segera mengambil inisiatif mendapatkan sekolah berpola asrama inidi tiap -tiap kabupaten dan syarat utamanya adalah penyiapan lahan seluas 6 hektar, Papua tanah masih luas tinggal bagaimana pemer
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyatakan bencana banjir yang terjadi awal tahun ini di Wamena merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga untuk mengantisipasi langkah pertolongan pertama dil
“Namun, kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan,” sambungnya.Ia menekankan, kebijakan peningkatan gaji hakim harus dijalankan secara trans
Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjafudian. MPP. menyatakan Kunjungan kerja saat ini sangat kaya dan produktif karena menerima banyak masukan baik dari OPD, maupun dari civitas perguruan tinggi yang ada di wilayah i
Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjafudian. MPP, menyatakan pelayanan pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki keterkaitan yang erat, dapat dilihat semangat dan antusias anak anak sekolah untuk berolahraga sangat lu
"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros
Gunhar menilai, pemerintah terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa kajian matang terkait suara masyarakat adat maupun dampak lingkungan jangka panjang. Ia menekankan, kewenangan pemerintah daerah terbatas hanya pada p
“Kabar terakhir, kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan RUU Perampasan Aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah,” kata Yusril dalam akun YouTube Kemenko Kumham Imipas, S
Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka p
Menurutnya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia tak terkecuali di Papua untuk selalu transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambi
