Gunhar menilai, pemerintah terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa kajian matang terkait suara masyarakat adat maupun dampak lingkungan jangka panjang. Ia menekankan, kewenangan pemerintah daerah terbatas hanya pada p
“Kabar terakhir, kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan RUU Perampasan Aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah,” kata Yusril dalam akun YouTube Kemenko Kumham Imipas, S
Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka p
Menurutnya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia tak terkecuali di Papua untuk selalu transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambi
Pengusutan ini penting guna menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum bagi publik. Oleh karena itu, perlu ada tim independen yang dibentuk guna melakukan investigasi.
Pengumuman itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad
“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konf
Patroli skala besar ini melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Selain itu, 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan serupa bersama jajaran TNI dan Pemprov DKI J
Toni tak menampik bahwa saat ini ada tantangan global yang harus dihadapi. Perkembangan jaman jika tak difilter dikhawatirkan akan semakin mengikis nilai kehidupan bernegara berlandas pancasila. "Perlu diminimalisir damp
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
