Dijelaskan, di MK itu tidak berdasarkan kesepakatan tetapi berdasar standar norma. Dan tidak ada standar norma atas berapa sebenarnya umur yang tepat untuk presiden atau wakil presiden. "Itulah yang biasa disebut open legal policy, terserah pada keputusan politik pembentuk UU. Itu prinsipnya,” papar Hamdan.
Kepala Desa Matakus, Fredy Turalely mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PLN yang telah berjuang dengan ikhlas dalam menerangi desa Matakus, sehingga impian masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu kehadiran listrik akhirnya tercapai.
“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Peresmian Pemasangan 100 unit Lampu PJUTS secara simbolis di Wamena oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST,MM didampingi Ditjen EBTKE Kementrian ESDM RI Hendra, dan Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, Sp,d, MM, Jumat (14/4)
Dikatakan, kalau untuk Bus ke Paniai dari Nabire yang dirinya upayakan sudah jalan, tapi sungai dangkal di Mimika Timur Jauh masih menjadi masalah, sehingga dirinya terus berjuang sama- sama agar pendangkalan sungai ini bisa diatasi.
Upaya Kementerian Kominfo melalui BAKTI untuk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terisolir), nampaknya tidak semudah membalik tangan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur BTS di Kabupaten Asmat. Dari target pembangunan sebanyak 194 BTS, ternyata sampai saat ini baru terbangun 60 BTS.
Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, salah satu nama yang disebut bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT., dalam pidatonya setelah kembali menghadiri pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan di halaman kantor bupati Merauke yang sempat viral di media sosial menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
Ia berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu ditangani dengan cara yang sama yang akhirnya masyarakat sipil jadi korban. Ini bisa lebih parah apabila ada provokasi elit politik yang berkembang dari waktu ke waktu.
Mandenas secara tegas mengatakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial. Karena apa yang sudah dilakukan telah maksimal sebagai wujud pertangungjawaban pihaknya terhadap rakyat Papua baik lewat revisi UU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB menjadi UU.
Emanuel mengatakan, pihaknya ingin menyerap berbagai aspirasi menyangkut isu penting di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan di Provinsi Papua. Misalnya di aspek kesehatan soal penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyakit malaria, juga tantangan terkait kebutuhan tenaga kesehatan dan dokter.
