DPR RI

Marwan mengatakan, jika Menag Yaqut tidak bisa menjelaskan terkait penggunaan kuota tambahan yang dialihkan ke kuota haji khusus, maka pansus angket akan bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 

Ghufron menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 adalah tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan dan kepuasan peserta JKN saat mengakses fasilitas kesehatan.

   Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.

    Peninjauan lokasi  pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir  yang dilakukan di 4  daerah otonomi  baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali  dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya  Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.

Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.

Dari Peninjauan pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah, Wetipo mengatakan, sudah semakin terlihat jelas nampak motif burung Cenderawasih.

Dikatakan, usulan untuk  adanya kebijakan afirmasi  khusus untuk DPR RI dan DPD RI, karena ketika   pemilihan umum seperti yang baru dilalui 14 Februari 2024, saudara-saudara OAP tidak bisa berkompetisi.

Meski begitu, hingga saat ini, Komisi III dan Komisi X belum merilis jadwal sidang yang akan membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dito memastikan bahwa kedua komisi tersebut menjadikan sidang tentang naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sebagai prioritas. "Kami masih menunggu dan memahami karena pasti DPR punya banyak prioritas. Tapi, saya melihat DPR sudah memprioritaskan agenda ini," tambahnya.

Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik,  mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.