Menurut Aloysius, ia sangat memahami tuntutan para dokter spesialis. Sebab berdasarkan Permenkes, nilai insentif/TPP seorang dokter spesialis di seluruh Indonesia rata-rata terendah Rp 25 juta per bulan.
“Jika pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis sampai terhenti (mogok), maka masyarakat/warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan warga Papua pada umumnya yang akan menerima dampak langsung,” ucapnya.
Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.
Yunike juga menyebut, tidak hanya di polikliknik. Namun jika dalam 1 minggu tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Plh Gubernur, maka para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak akan melakukan pelayanan di IGD.
“Sampai saat ini kami belum juga ditemui dan tidak ada tanggapan dari Plh Gubernur Papua terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan para dokter, terkait pembayaran TPP yang hampir sama dengan upah buruh,” kata dr Yunike saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (30/8)
“Dokter-dokter semua bertekad setelah jam kerja, kami bekerja seperti ASN biasa. Seperti orang orang di Kantor Gubernur yang bekerja mulai pukul 7;30 WIT sampai pukul 15:00 WIT,” kata dr Yunike.
Para dokter tersebut datang dengan seragam lengkap mereka menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana demo yang digelar di depan Kantor Gubernur itu berlangsung selama 2 jam, sebelumnya para dokter jalan kaki dari RSUD Dok II hingga Kantor Gubernur.
Hasil penyidikan yang dilakukan terhadap kasus meninggalnya dr Mawartih Susanti di Kabupaten Nabire pada 9 Maret lalu akhirnya terungkap. Dengan penuh kehati – hatian dan pendalaman dengan melibatkan beberapa divisi Kepolisian, Polisi akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan.
Ketua IDI Papua dr. Donald Aronggear, menyampaikan pihaknya berharap usulan IDI Papua kepada pemerintah terhadap kenyamanan Nakes bertugas di Papua, mendapatkan respon yang baik.
Diketahui berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 24, 4%. Hasil studi yang sama menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting Provinsi Papua berada di angka 29,5% di tahun 2021.
