Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Workshop Transformasi Digital Organisasi dihadiri oleh 61 orang perwakilan guru dan pengurus PGRI Kab/Kota dari empat (4) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Salah satu agenda dalam workshop terkait dengan KTA Digital yang telah diupgrade untuk melayani system informasi keanggotaan PGRI dengan fitur yang baru seperti karya guru, aspirasi guru dan juga lindungi guru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ketua KAAP Provinsi Papua Mussa Haluk, SE, MSi menyatakan tujuan dari Pra Konfressi ini pihaknya akan memboboti struktur dan bagan dari organisasi KAPP ini harus berubah karena ini berkaitan dengan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi membenarkan ada sekitar 10 hotel di Kota Jayapura yang dinyatakan ditutup alias bangkrut, sehingga tidak lagi melanjutkan kegiatan bisnis perhotelan. Hal ini tentunya juga berdampak pada penerimaan PAD di Kota Jayapura, terutama dari sektor perhotelan.
“Kurang lebih 3.000 hingga 4.000 ASN masih tertahan di Provinsi Induk. Kalau bisa mereka ini harus didistribusikan sebab ini juga salah satu penyebab biaya belanja pegawai kita tinggi lantaran masih terjadi penumpukan disini,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos,
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, sekretaris eselon lll, PPTK, Kasubbag keuangan, dan kasubbag program. Dengan membahas APBD Provinsi Papua, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 terilun lebih dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1021, sementara jumlah paketnya sebanyak 6479.
