Kajian ini telah memasuki tahap akhir. Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka seusai membuka laporan akhir kajian tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan kajian infrastruktur wilayah Papua Selatan tersebut.
Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
Dengan telah diundangkannya 3 DOB melalui Undang-undang No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2022.
“Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi. Untuk tahun 2022 masih bisa kami anggarkan, namun tahun 2023 mendatang tidak ada lagi penganggaran,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Wapres juga meresmikan Kantor Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 5 Kantor GKN, bertemu dengan tokoh agama, memberikan pengarahan kepada Pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Ketua DPR, Ketua MRP, Pangdam dan Kapolda serta Perbankan yang dipusatkan di GKN, Selasa (29/11).
“Tetapi tetap penagakan hukum pada siapa saja yang melanggar, menegakan keadilan menjadi sesuatu yang niscaya sehingga masyarakat merasa aman dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan arahannya di GKN Jayapura, Selasa (29/11).
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
