“Dalam konteks pemekaran DOB, data proyeksi penduduk menjadi panduan berharga dalam menentukan arah pembangunan,” ungkap Suzana Wanggai usai membuka kegiatan sosialisasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 Provinsi Papua. Hasil Sensus Penduduk 2020, Senin (21/8).
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementrian LHK Republik Indonesia Dr. Bambang Hendroyono, MM pada pembukaan rapat kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua, di swiss belhotel Merauke, Kamis (10/8).
“STC 2023 bagian dari Pemprov Papua yang akan kita dorong setara dengan Festival Lembah Baliem atau Festival Asmat yang sudah mendunia,” kata Jeri kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/8).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa menyampaikan, Pemprov selalu mendukung Festival Kopi yang digelar di bumi cenderawasih.
“Musyawarah luar biasa ini bukan karena ada dinamika di HKJM tapi lebih pada menyesuaikan perkembangan di tanah Papua yang selama ini tidak terprediksi dengan lahirnya Daerah Otonomi Baru,” kata Ketua Panitia, Kusmanto di Wisma Atlet Dok IV Jayapura, Sabtu (5/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
Di sisi lain, pajak air permukaan PT. Freeport Indonesia yang dalam pemungutannya tidak sepenuhnya berdasarkan UU Pajak Daerah. Pelaksanaan pemungutan didasarkan pada Perjanjian yang mengikat Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia.
