“Promosi pariwisata harus digencarkan, sehingga tamu hotel tidak hanya dari pemerintahan melainkan dari wisatawan, atau dari swasta yang menginap di hotel. Dengan begitu eksistensi hotel di Jayapura bisa maksimal di tengah banyaknya perhotelan,” ujarnya.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun jangka menengah, pembentukan MRP dan DPRP, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan."ungkapnya Kamis (2/1)
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Ketua IDAI Papua, dr. James Thimoty, M.Kes, Sp.A(K) mengatakan, pihaknya akan lebih fokus kepada meningkatkan derajat kesehatan anak-anak dengan meningkatkan pelayanan dan profesionalitas dari sekian banyaknya dokter anak-anak yang ada di Papua.
Akan tetapi pada kenyataanya justru kalah jauh dengan kabupaten yang notabene infrastrukturnya belum begitu memadai. Sebut saja Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen maupun daerah pelosok lainnya meskipun berada pada topografi yang sulit namun pelaksanaan pikada di daerah tersebut berjalan lancar.
Kegiatan yang berlangsung sejak 28 November 2024 itu menemukan sejumlah sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan dalam hal ini produk kedaluwarsa. Sejumlah daerah tersebut meliputi Kota Jayapura, Biak, Serui, Wamena dan Kabupaten Keerom. Dari wilayah tersebut BBPOM temukan 10 sarana yang jual barang kedaluwarsa.
Ia pun menjelaskan program KB memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga kesehatan ibu dan anak, KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko kanker rahim dan kanker serviks, serta mengurangi risiko kematian bayi.
