Dalam kericuhan tersebut, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan mengalami kerusakan. Polisi lantas mendata barang atau fasilitas yang dirusak massa. Selain kerusakan fasilitas, tiga orang menjadi korban dalam insiden ter
”Ketika terjadi caos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskersi, masalahnya, dampak diskersi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efek
Ia menegaskan bahwa MRP sebagai lembaga kultural yang berada dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua bekerja berdasarkan aturan. Karena itu, setiap penyampaian aspirasi harus melalui prosedur yang sah dan organisasi y
Adapun penutupan ruas jalan tersebut dilakukan oleh Satuan lalulintas (Satlantas) Polresta Jayapura Kota setelah masa aksi demonstrasi dari AMPPTAP mengelar orasi di titik tersebut berujung kericuhan. Dengan cepat person
Entis Sutisna menyampaikan rasa prihatin atas tindakan anarkis tersebut yang telah mengarah pada perbuatan kriminal dan merugikan fasilitas untuk pelayanan publik. “Kami sangat menyesalkan aksi ini," ujar Entis Sutisna k
Disini Kapolresta juga menyampaikan memohon maaf kepada masyarakat sekitar yang terdampak penggunaan gas air mata saat pembubaran massa aksi. "Kami sampaikan permohonan maaf untuk warga yang terdampak dengan gas air mata
Aparat terpaksa menembakan gas air mata ke arah demonstran. Setelah dilakukan negoisasi yang tidak menemukan titik temu antara antara aparat dan masa aksi. Benturan fisikpun tak terhindar, terdengar rentetan bunyi tembak
Namun beberapa hari kemudian pihak Pomdam mengembalikan berkas tersebut karena menganggap tak ada keterlibatan oknum TNI. Alhasil hingga kini kasus teror molotov di kantor Jubi masih menggantung.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menegaskan pemerintah sudah menyerahkan kasus ini kepada tim investigasi yang telah dibentuk dan sudah dilaporkan kepada kepolisian, dari informasi yang didapatkan saat i
Perwakilan 320 guru kontrak juga meminta agar dinas pendidikan Provinsi Papua Pegunungan bisa memperpanjang SK mereka, dan juga meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Pegunungan
