Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang memberikan arahan supaya APBN 2025 dirancang untuk mengantisipasi program-program pemerintahan yang baru nanti. Termasuk untuk program makan siang gratis bagi para siswa. Tetapi Ma’ruf menegaskan belum diputuskan apakah program unggulan Capres Prabowo itu apakah menggunakan dana BOS atau anggaran pendidikan lainnya.
Ditemui media ini disela-sela mengikuti pembekalan terkait dengan Dapodik, Ringland Simanjuntak mengaku bahwa program makan siang gratis bagi siswa siswi tersebut sebenarnya bagus. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang terkait dengan masalah sumber pembiayaan. Â
Pasca menguatnya prediksi, pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hitung cepat. Janji kampanye makan siang gratis yang ditawarkan pasangan ini, untuk sekolah dan pesantren, kini mulai menjadi bahasan. Mungkinkan janji kampanye ini direalisasikan nantinya?
"Di tahun 2022 untuk Silpa dana Otsus kecil, penetapan APBD 2023 tepat waktu termasuk penetapan APBD 2024 walaupun penyerahan DPA 2024 baru saja diserahkan. Hal ini karena ada pengimputan perubahan atau perbaikan karena harus ada aplikasi yang disesuaikan dan diikuti, namun penetapan APBD sudah tepat waktu,’’ungkap Parson.
Lodik mengaku, pada bulan Desember KPU Kabupaten Jayapura harusnya sudah bisa mencarikan Rp 4 miliar, namun Bank Papua dalam sistim pengimputannya sudah tidak bisa, karena waktu sudah terlambat akhirnya tidak bisa dicairkan yang Rp 4 miliar.
  Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
