Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung kota Jayapura, Makzi L. Atanay mengungkapkan, kehadiran badan usaha milik kampung di sejumlah kampung ini belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi kampung.
Oleh karena itu, pihaknya terus memacu pekerjaan fisik yang sudah on progres bisa terus dikebut. Supaya progres pekerjaan fisik cepat selesai dan penagihan keuangan juga bisa diselesaikan, sehingga progres penyerapan bisa lebih maksimal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.
Disini hampir semua fraksi menyampaikan soal pengelolaan anggaran yang dirasa banyak temuan dan tidak sesuai. Tugas Plh Gubernur kini bertambah dimana ia diminta memberikan penjelasan lebih detail terkait anggaran yang sudah digunakan namun ada juga yang patut dipertanyakan.
Gabungan komisi mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui target namun gubernur dan jajaran perlu mengecek lagi persoalan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif,” beber Paskalis Letsoin SH, MH
Raperda yang dibuat atas inisiatif DPRD meliputi, Raperda tentang Kampung Wisata, Raperda tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Port Numbay, Raperda Perlindungan dan Pengelolahan Kawasan Teluk Youtefa Bagi Kehidupan Berkelanjutan, dan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Batik Port Numbay.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada 328 kepala kampung melalui edaran Bupati jika dalam penggunaan dana desa itu perlu untuk melihat petani –petani yang produktif di kampung maupun juga dengan keagamaan.
Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan. Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat yang digelar di ruang sidang DPR Papua ini menyinggung soal penggunaan anggaran tahun 2022 yang dirasa mengganjal. Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan.
“Hari ini kami baru saja menyelesaikan dua, Kampung Koso dan Skuw Mabo Bertambah menjadi 10 kampung yang telah menyalurkan anggaran dana desa tahun 2023 tahap dua," kata Makzi Atanay, Sabtu (21/7).
