Menurutnya, meski dana Otsus belum ada informasi, dalam hal ini pelaporan pertanggung jawaban telah dilakukan, tinggal menunggu transferan pusat. Namun untuk lelang proyek yang bersumber dari dana Otsus harus dilakukan.
Eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua diprediksi akan terus memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Ini dikatakan tak lepas karena aktor utama sumber kekerasan berdarah ini belum sadar dan
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
Hal ini setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada laporan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) yang telah final dan diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
"Seperti yang kita lihat, dengan adanya pembangunan yang besar-besaran di Sentani dan sekitarnya, banyak hutan sagu yang telah ditebang untuk dibangun perumahan maupun pertokoan, hal ini mengurangi jumlah hutan sagu di K
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan untuk penerima Dana Otsus tahun ini besarannya sama dengan tahun 2024 lalu.
Kata Antonius, kategori yang pertama yakni pasien Orang Asli Papua kategori tidak mampu. Kemudian yang kedua, pasien masyarakat Orang Asli Papua yang tidak memiliki penjaminan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Dan yang ket
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
