Feradika menjelaskan bahwa dari total 3.672 peserta SKD, sebanyak 1.271 pelamar berhasil lolos ke tahap SKB. Sementara itu, 2.401 pelamar dinyatakan tidak lolos. Dari jumlah tersebut, 141 peserta Non Orang Asli Papua (Non-OAP) lulus berdasarkan passing grade, sedangkan 1.130 Orang Asli Papua (OAP) dinyatakan lulus melalui sistem perengkingan.
Testing tahap pertama ini berupa SKD yang telah diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi lewat Dinas BKPSDM Kabupaten Mappi. Kapolres Mappi AKBP YS Kadang saat dihubungi media ini lewat telpon membenarkan pengrusakan dan pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Mappi tersebut.
Fera Dika juga menyebutkan bahwa dari total 3.629 pelamar yang lulus seleksi administrasi, sebanyak 3.524 orang hadir dan mengikuti SKD. Sementara itu, 105 orang yang tidak hadir secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
DW kini telah diamankan oleh pihak Polres Keerom untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Sementara tiga lainnya masih buron. Artinya Polres Keerom telah menetapkan 5 tersangka atas kasus penipuan SK CPNS tersebut.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menekankan pentingnya integritas dalam mengikuti seleksi CPNS ini. Ia mengingatkan para peserta untuk tidak terpengaruh oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan melalui jalan instan.
"Hasil tes bisa langsung diketahui peserta, dan ini murni ditentukan oleh mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan atau mempengaruhi hasil selain kemampuan individu. Kami juga mengapresiasi BKPSDM dan BKN yang telah mempersiapkan tes ini secara matang," ujar Pj Bupati.
‘’Untuk hari ini saja diawal sesi ini sudah ada 10 orang yang terlambat melakukan registrasi. Dan itu setiap sesi dari 4 hari itu, selalu ada yang terlambat melalukan registrasi. Ada juga yang memang tidak datang,’’ katanya.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si. Â
 Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
