“Banyak hal yang sering terjadi, yang pertama banyak titipan pejabat yang tidak pernah melamar, tidak pernah tes, tidak pernah mengumpulkan berkas, tidak pernah datang ke kantor BKD untuk mendaftarkan diri tiba-tiba muncul saat prajabatan,” kata Joni.
Banyak calon pelamar juga merasa tertekan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dan berbagai tipe soal yang harus dihadapi. "Saya merasa kesulitan menentukan prioritas dalam belajar dan merasa tertekan dengan berbagai tipe soal yang mungkin muncul dalam ujian," tambah Nurul.
‘’Kita masih tetap membuka pendaftaran sampai tanggal 6 September besok,’’ jelasnya. Dengan jumlah yang sudah mendaftar lebih dari 8.000 orang tersebut, Alberth Rapami memperkirakan, pendaftar bisa mencapai 10.000 orang. ‘’Tapi nanti kita lihat dalam waktu sisa 3 hari ke depan ini,’’ jelasnya.
Wakil ketua 1 DPRD kota Jayapura, Jhoni Betaubun mengatakan, mengenai hal itu, pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait dalam sidang APBD perubahan beberapa waktu lalu.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 4 poin tuntutan yang diantaranya adalah; yang pertama, mereka meminta agar kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
Salvianus Laiyan menjelaskan, dari kuota 600 honorer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, sebanyak 599 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun dari 599 orang tersebut, ada diantaranya yang sudah lulus PPPK guru.
Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menjelaskan, mengingat sistem penerimaan CPNS kini berlaku secara online maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus ada perlakuan khusus terhadap OAP terkait sistem penerimaan tersebut.
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Yustina Regina Kamisopa, S.Sos, ditemui wartawan mengaku kewalahan melayani masyarakat terutama peserta test CPNS untuk terkait pengurusn Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir dan perpindahan penduduk dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Dalam formasi CPNS 2024 ini Pemerintah Provinsi Papua pegunungan agar menggutamakan Pencaker orang Asli Papua pegunungan dan Juga benar - benar transparan menerapkan Prinsip Undang -Undang Otonomi Kusus Bagi Orang Asli Papua. Dalam hal Pengisian Formasi CPNS 2024 agar diterapakan sesuai aspirasi pencaker Papua Pegunungan,
