Penjabat (Pj) Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas masukan atau usulan yang disampaikan langsung oleh mahasiswa jayawijaya di kota studi Jakarta, karena dengan adanya masukan ini diketahui bahwa ternyata ada asrama pemerintah Jayawijaya di Jakarta dan beberapa keluahan yang dialami oleh mahasiswa.
Menurutnya, tugas utama sebagai Pj Bupati Jayawijaya adalah menyiapkan persiapan untuk pelaksanaan kesuksesan Pemilu Serentak Tahun 2024 itu tugas utama, kemudian ada program-program dari Presiden jokowi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah
“Saya sebagai pimpinan daerah ingin menyampaikan kepada semua masyarakat Keerom dan semua pihak bahwa sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Keerom,” ungkap Bupati Gusbager kepada awak media, Selasa (19/3).
Diketahui, jabatan Sofia Bonsapia di lingkungan Pemprov sebagai Kepala Biro Hukum Setda Papua. Rumasukun mengatakan, jabatan Sofia Bonsapia sebagai Pj Bupati Biak Numfor dengan masa jabatan paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
Sofia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-643 Tahun 2024, tanggal 29 Februari 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Biak Numfor Provinsi Papua. Dengan masa jabatan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
Dalam apel bersama ditandai dengan penyerahan soal ujian kepada panitia penyelenggara dan penyematan tanda peserta kepada perwakilan siswa/siswi. Bupati Nahor Nekwek menyampaikan ucapan trima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak Yalimo ini bisa cerdas dan bisa mengikuti ujian akhir nasonal serentak.
DPA diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait kepada Sekretaris Daerah Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa, S.AP., Kepala Dinas Dukcapil, Fedi Djitmau dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Markus Kenelak.
Orang nomor satu di Merauke itu juga menjelaskan bahwa untuk aset tidak ada alasan bahwa aset itu sudah lama dipakai yang bersangkutan sehingga dia harus memilikinya. Menurutnya, seluruh barang yang dibeli dengan uang pemerintah menjadi milik pemerintah, kecuali barang tersebut telah dihibahkan.
‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
