Selain Patrice dan Yan Piet Mosso, KPK juga menjerat empat orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasaung.
"Itu betul dilakukan, kami sudah cek kemarin. Itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan upaya hukum, yang dilakukan KPK baik berupa penggeledahan maupun kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi tentu dilakukan penyitaan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).
Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan OTT di Sorong, Papua Barat Daya terkait dengan pengondisian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya. KPK mengamankan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan empat orang lainnya.
Dari dana hibah yang telah diberikan miliaran rupiah tersebut harusnya ada hasil untuk pengembangan Perusda Baniyau, tidak hanya untuk operasional saja, sehingga ia meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan kepada direksi Perusda Baniyau, terkait dana hibah digunakan untuk apa saja.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan Sebagai Otonomi baru ibaratnya Manusia maka Provinsi Papua pegunungan adalah bayi yang baru lahir, yang masih banyak terdapat keterbatasan dan permasalahan disana, baik dibidang kelembagaan kepegawaian anggaran dan bebagai bidang lainnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama Pj Gubernur Papua Tengah , Papua Selatan dan Papua Barat Daya saat melakukan rapat di Kantor BPK RI Jakarta. (Foto/Dok Kominfo Papua Pegunungan)
 Bupati Mamberamo Raya, John Tabo menyampaikan, temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang lalu. Namun, di masa kepemimpinannya, temuan tersebut baru mulai ditindaklanjuti.
"Kami sudah menerima laporan hasil investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi," ucap Kajati dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Kantor Kejati Papua, Senin (31/7).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Dr Martuama Saragi, ST., M.M, CSFA kepada Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dan ditandai penandatanganan berita acara serah terima di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Entrop-Jayapura, Jumat (21/7).
Penjabat Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH, M.AP, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Martuama Saragi bersama 7 anggota di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari Kamis, (25/5).
