Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
BPK menyebut, pemeriksaan atas LKPD sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dengan memperhatikan beberapa kriteria.
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP yang didapatkan kali ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keua
 Penghargaan WTP diterima oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Wakil Bupati, Daud yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Papua, Kamis (5/6). Ketua DPRK Keerom, Kanesius Kango juga ikut dalam kegiatan i
"Besar harapan kami kali ini Kabupaten Memberamo Tengah mendapatkan penghargaan WTP seperti kabupaten-kabupaten lainnya dari BPK. Karena pengelolaan keuangan di kabupaten kita ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan,"
"Ya, hari ini tadi BPK RI telah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas LKPD tahun 2024 dengan opini WTP,"ungkap Abisai Rollo ketika ditemui usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkot Jayapura tahun 2024 di
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, mengatakan bahwa ada beberapa temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pe
 "Karena kehadiran BPK disini untuk menerima konfirmasi langsung dari kita sebagai pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 kemarin," ungkap Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat
 Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
