"Karena kehadiran BPK disini untuk menerima konfirmasi langsung dari kita sebagai pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 kemarin," ungkap Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zacharias L
Kata Dessy Wanggai bahwa, penyerahan LKPD dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sesuai ketentuan itu dimana penyerahan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. "Karena dana hibah itu jumlahnya bukan sedikit, ada Rp. 155 miliar, sehingga penting bagi kami mengetahui penggunaannya," ujar Denny di ruang kerjanya, Senin (3/3).
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
