Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran negara.
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran keras kepada Dinas PUPR agar bisa hadir dalam rapat DPR Komisi IV, sebab pertemuan ini dilakukan agar tak lagi terjadi temuan BP
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Dokumen LHP BPK RI tersebut diserahkan Staf ahli BPK Bidang Manajemen Resiko, Dr. Heri Subowo diterima Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun. Gubernur Apolo Safanpo atas nama Pemerintah Provins
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan mendorong agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 secepatnya dilakukan. Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun kepada media ini di Ka
–Pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah. Capaian tersebut menjadi prest
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jayapura meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelol
Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas La
Pemerintah Kabupaten Waropen mengukir sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Setelah selama 18 tahun berturut-turut terjebak dalam opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), Pemkab Waropen akhirnya berhasil memutus mata rantai t
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan apel kendaraan yang dilakukan ini untuk dilakukan pemeriksaan baik dari jumlah maupun dari sisi fisik terhadap kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemprov Papua Selatan. Pem
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati M
’’Dari 4 provinsi, kita DOB pertama yang mencanangkan WTP. Tapi kita mau kerja sekarang untuk opini tahun 2027. Oleh karena itu kita belajar dari 3 tahun kemarin. Kekurangan kita dimana supaya kita kerja tahun ini dan ha
“LKPD telah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dipenyerahan LKPD Pemda Biak Numfor disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua dan jajaran kepala daerah se-kawasan Saereri,” kata Bupati didampingi Kepa
Dugaan kuat muncul bahwa kematian Ermanto bukanlah kasus perampokan atau tindak kriminalitas umum. Banyak pihak meyakini ini adalah upaya pembungkaman terencana terhadap sosok yang memegang rahasia besar negara. Sebelum
Sementara untuk audit terinci rencananya akan dilakukan pada bulan April mendatang. Oleh karena itu, ditekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya bersikap proaktif dan siap memberikan klarifikasi
BPK RI Perwakilan Papua yang hadir, Pengendali Teknis II, Setya Adie Pratama, Ketua tim, Resi Juliana Situmorang dan anggota lainnya. Bupati Piter Gusbager menjelaskan bahwa pertemuan dengan BPK RI membahas Exit Meeting
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan, kerja sama ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM, terutama jenis subsidi, tepat sasaran, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kam
"Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap
Penyerahan LHP ini mencakup pemeriksaan kinerja Bank Papua dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan selama periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-U
Jika ada keperluan mendesak oleh setiap OPD ataupun para bendahara, wajib disampaikan pimpinan dalam hal ini Bupati Biak Numfor. Warning ini disampaikan langsung oleh Bupati Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM saat memb
Tindakan ini dilakukan sesuai dengan surat perjanjian sewa dan retribusi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Petrus mengatakan bahwa dalam surat perjanjian itu telah tercantum kebijakan yang akan dilakukan
Marthen menegaskan bahwa pada dasarnya setiap temuan harus segera diselesaikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan. Sebab pada saat audit beberapa waktu lalu, BPK lebih fokus pada laporan belanja kaungan Organisasi
Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan bahwa tahapan pemeriksaan telah diawali den
Muchlis Karim menegaskan bahwa OPD bersama para bendahara diminta untuk segera melengkapi seluruh bukti dan dokumen pertanggungjawaban secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berl
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta seberapa efektif dan efis
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggeng, mengatakan bahwa pergantian tenaga kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari review BPK yang dilaksanakan pada Agustus serta Oktober–November tahun 2025 lalu.
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Keerom telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, BPK tetap meny
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda dan Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua, Kamis (15/1).
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Menurut Yunus Wonda, terdapat peluang besar di sektor sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Presiden RI, kata dia, juga telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah, baik kabupaten
Penetapan yang dilakukan pada akhir November ini juga diprioritaskan dalam menyelesaikan seluruh utang daerah yang telah diwariskan sejak tahun 2018 silam. Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyatakan komitmen Pem
Bupati Mote menekankan pentingnya transparansi dan ketertiban administrasi keuangan agar Waropen dapat keluar dari opini disclaimer yang sudah terpatri selama 18 tahun di Waropen. Bupati juga berharap pendampingan dari B
Pemerintah Kabupaten Jayapura, bersama BPK RI menggelar sosialisasi rekrutmen bagi ASN menjadi pegawai BPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
Asisten III Sekda Kabupaten Jayapura, Derek Timotius Wouw, mengatakan bahw
Gubernur Mathius D Fakhiri menyampaikan, pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang
Diketahui, dalam rekomendasi tersebut, BPK telah memberikan sejumlah catatan diantaranya adanya pengembalian sejumlah uang ke kas daerah karena kelebihan bayar atas volume pekerjaan atau karena belanja tersebut tidak did
Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, B.R. Wafumilena, menyebut pihaknya telah melakukan audit internal dan menemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dirreskrimum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi, mengatakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri.
Sehingga BPK mempunyai penilaian tersendiri terkait dengan perencanaan tersebut, dimana ada 6 poin tersebut diantaranya perencanaan data yang mana berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada kepala dinas pendidikan, o
Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXII Papua melakukan survei penyelamatan dan pendokumentasian tinggalan arkeologi bawah air. Survei yang digelar pada 3–8 September 2025 itu menemukan berbagai peninggalan sejar
‘’Untuk rekomendasi BPK, kami sudah menyelesaikan sekitar 96 persen. Tapi, kita masih menunggu kembali konfirmasi dari BPK, apakah yang kita rujuk tadi sudah sesuai atau belum. Tapi kita terus kejar sampai 100 persen,’’
"Apa yang menjadi temuan BPK RI sudah banyak yang dikembalikan oleh OPD terkait. Sebagian besar masalah yang ditemukan sebelumnya sudah diselesaikan," ujarnya, usai rapat pleno Pansus TLHP bersama anggota yang digelar di
Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BP
“Ada temuan memang BPK yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari. Pengembalian uang, misalnya nih saya punya perjalanan 7 hari tapi karena saya sakit, atau ada keluarga yang sakit dia pulang lebih awal dari 7 hari, 4 har
Wabup Kemong mengatakan, terkait temuan BPK bahwa perjalanan dinas kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meningkat. Hal ini menuai sorotan karena telah bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres)
"LHP BPK ini harus ditindaklanjuti oleh kita semua, Bapak Ibu di masing-masing OPD. Dan LHP itu punya batas waktu, yaitu sampai tanggal 3 Agustus. Jadi kita harus segera menyelesaikannya,” tegas bupati.
Berdasarkan aturan, setiap pemerintah daerah yang menerima hasil audit BPK diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Itu artinya, seluruh perangkat daerah di Sarmi memiliki batas waktu hi
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan akan bersikap tegas dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK RI atas Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 lalu hingga benar -benar tuntas dan tidak menimbulkan
Kepala Inspektorat Jayawijaya Andi Ginia, S.IP, M.Kp menyatakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut saat ini Inspektorat sudah melakukan koordinasi dengan kepala OPD yang ada dilingkungan pemkab Jayawijaya agar apabila
Wakil Ketua I DPRK Merauke Bernadus Ndiken ditemui di gedung DPRK Merauke mengungkapkan, setelah menerima hasil LHP BPK RI Perwakilan Papua atas pengelolaan keuangan dan asset daeah Kabupaten Merauke tahun 2024 pihaknya
Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, M.Kn, ditemui media ini mengungkapkan, telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pimpinan OPD terkait dengan hasil LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repub
‘’Untuk pengelolaan APBD Provinsi Papua Selatan 2024 memperoleh predikat WDP,’’ kata Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi saat menyerahkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan APBD 2024 kepada Gubernur Papua
Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP.M.Si menyatakan terkait dengan LHP yang telah diterima pemerintah daerah sudah menyampaikan hal ini kepada DPRK Jayawijaya agar mereka bisa melakukan sidang paripurna guna memberika
Direktur Jendral Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI. Dr. Laode Nusriadi, S.E, M.Si, Ak, menyatakan pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebab Badan Pemeri
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
BPK menyebut, pemeriksaan atas LKPD sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dengan memperhatikan beberapa kriteria.
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP yang didapatkan kali ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keua
Penghargaan WTP diterima oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Wakil Bupati, Daud yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Papua, Kamis (5/6). Ketua DPRK Keerom, Kanesius Kango juga ikut dalam kegiatan i
"Besar harapan kami kali ini Kabupaten Memberamo Tengah mendapatkan penghargaan WTP seperti kabupaten-kabupaten lainnya dari BPK. Karena pengelolaan keuangan di kabupaten kita ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan,"
"Ya, hari ini tadi BPK RI telah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas LKPD tahun 2024 dengan opini WTP,"ungkap Abisai Rollo ketika ditemui usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkot Jayapura tahun 2024 di
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, mengatakan bahwa ada beberapa temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pe
"Karena kehadiran BPK disini untuk menerima konfirmasi langsung dari kita sebagai pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 kemarin," ungkap Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zacharias L
Kata Dessy Wanggai bahwa, penyerahan LKPD dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sesuai ketentuan itu dimana penyerahan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. "Karena dana hibah itu jumlahnya bukan sedikit, ada Rp. 155 miliar, sehingga penting bagi kami mengetahui penggunaannya," ujar Denny di ruang kerjanya, Senin (3/3).
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hasil LHP BPK itulah yang kemudian dipaparkan oleh gabungan komisi pada lanjutan rapat pada Selasa (30/7). Tercatat ada 15 “dosa” yang menjadi PR bagi OPD di lingkungan Pemprov. “Gabungan komisi DPRP sekali lagi mengapresiasi atas capaian Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Tahun 2023 ini. Namun capaian WTP ini seringkali dipertanyakan masyarakat, karena tidak searah dengan capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah,” kata Kusmanto selaku pelapor di ruang sidang kemarin.
Pj Bupati Marthen Kogoya usai penyerahan LHP BPK mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas raihan predikat WTP.
Empat hal tersebut adalah yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian daerah.
Ini semua bisa terwujud berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Baik di jajaran Pemkot Jayapura, pengguna anggaran, pengguna barang, juga tentu atas arahan dan bimbingan yang diberikan setiap tahun oleh tim audit dan oleh seluruh pimpinan dan seluruh jajaran di BPK RI perwakilan Papua.
Meski dia tidak merincikan hasil temuan di sejumlah OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu, namun dia menyebut dari catatan yang ada, ada beberapa OPD yang dinilai telah melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan, sehingga menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Baik itu temuan berupa administrasi dan juga keuangan.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan sebagaimana arahan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat entri meeting beberapa waktu lalu bahwa seluruh perangkat daerah sebagai entitas sangat pro aktif.
Pj. Gubernur Papua, Ridwan Rimasukun dalam sambutan menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran proses audit. Pihaknya pun mengingatkan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pro aktif mempersiapkan data maupun dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa.
Karena itu, dia mengajak seluruh jajarannya di seluruh lingkup organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya tetap memiliki semangat yang sama, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang terbaik, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian itu.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
Yermias Paulus Ruben Ndiken mengungkapkan bahwa penerapan absensi elektronik berbasis online ini seiring dengan pemberlakukan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke yang dimulai tahun 2024 ini. Dimana TPP ini merupakan amanat dari peraturan presiden Perpres) tahun 2020 yang seharusnya 3 tahun lalu sudah harus diberlakukan.
Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan pada apel terakhir kemaren kepada seluruh ASN dan masyarakat Jayawijaya bahwa siapapun yang akan menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Jayawijaya harus memberikan dukungannya, karena ini amanant undang-undang yang diberikan oleh pemerintah pusat bukan dari siapa-siapa.
Selain Patrice dan Yan Piet Mosso, KPK juga menjerat empat orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasaung.
"Itu betul dilakukan, kami sudah cek kemarin. Itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan upaya hukum, yang dilakukan KPK baik berupa penggeledahan maupun kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi tentu dilakukan penyitaan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).
Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan OTT di Sorong, Papua Barat Daya terkait dengan pengondisian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya. KPK mengamankan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan empat orang lainnya.
Dari dana hibah yang telah diberikan miliaran rupiah tersebut harusnya ada hasil untuk pengembangan Perusda Baniyau, tidak hanya untuk operasional saja, sehingga ia meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan kepada direksi Perusda Baniyau, terkait dana hibah digunakan untuk apa saja.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan Sebagai Otonomi baru ibaratnya Manusia maka Provinsi Papua pegunungan adalah bayi yang baru lahir, yang masih banyak terdapat keterbatasan dan permasalahan disana, baik dibidang kelembagaan kepegawaian anggaran dan bebagai bidang lainnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama Pj Gubernur Papua Tengah , Papua Selatan dan Papua Barat Daya saat melakukan rapat di Kantor BPK RI Jakarta. (Foto/Dok Kominfo Papua Pegunungan)
Bupati Mamberamo Raya, John Tabo menyampaikan, temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang lalu. Namun, di masa kepemimpinannya, temuan tersebut baru mulai ditindaklanjuti.
"Kami sudah menerima laporan hasil investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi," ucap Kajati dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Kantor Kejati Papua, Senin (31/7).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Dr Martuama Saragi, ST., M.M, CSFA kepada Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dan ditandai penandatanganan berita acara serah terima di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Entrop-Jayapura, Jumat (21/7).
Penjabat Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH, M.AP, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Martuama Saragi bersama 7 anggota di Aula Kantor Bupati Tolikara di Igari Kamis, (25/5).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan pekan kemarin pemerintah Jayawijaya telah menerima hasil Audit Keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua, dan kembali mempertahankan WTP yang ke 8 kalinya secara beruntun untuk laporan keuangan tahun TA 2022.
“Sesuai arahan Pak Wali juga bahwa temuan BPK ataupun rekomendasi BPK RI itu tetap akan ditindaklanjuti,dari Inspektorat akan menindaklanjutinya batas waktu memang yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Papua itu enam puluh hari.” kata Muchlis Karim, Rabu (16/5).
