​Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran negara.
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran keras kepada Dinas PUPR agar bisa hadir dalam rapat DPR Komisi IV, sebab pertemuan ini dilakukan agar tak lagi terjadi temuan BP
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Dokumen LHP BPK RI tersebut diserahkan Staf ahli BPK Bidang Manajemen Resiko, Dr. Heri Subowo diterima Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun. Gubernur Apolo Safanpo atas nama Pemerintah Provins
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan mendorong agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 secepatnya dilakukan. Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun kepada media ini di Ka
–Pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah. Capaian tersebut menjadi prest
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jayapura meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelol
Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas La
Pemerintah Kabupaten Waropen mengukir sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Setelah selama 18 tahun berturut-turut terjebak dalam opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), Pemkab Waropen akhirnya berhasil memutus mata rantai t
