‘’Itulah yang terjadi di Papua. Terjadi penolakan dimana-mana karena tidak atau belum mendapatkan izin dari masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini tidak boleh dilupakan. Kalau sudah duduk koordinasi dan menyatakan oke
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non
Kepala Dinas Komdigi Kabupaten Jayawijaya Arkilaus Windesi, S.Sos, M.Si mengaku jika, Pembinaan yang dilakukan ini agar bisa mendapatkan data yang akuran atau pasti untuk digunakan nanti terkait dengan kegiatan yang dila
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo yang diwakili Asisten II Setda Kota Jayapura, Ir. B. Widhi Hartanti dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daera
“Kegiatan ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memproteksi perusahaan agar mampu merekrut tenaga lokal, khususnya
"Tujuan utama Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) tentang integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar mereka
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yalimo Didimus Wandik,SPd mengatakan bahwa, kesenian tradisional merupakan salah satu jenis budaya yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia
Wabup Haris menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada para calon penerima mengenai cara merawat dan mengembangkan ternak secara tepat, melalui pemaparan dari dinas terkait dan dokter
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sarmi, Haris Karubaba menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, dengan fokus pendalaman teknis pungut-hitung serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPD (Dis
Rustan Saru menyampaikan bahwa Bimtek ini perlu dilakukan karena setiap daerah khususnya di Pemkot Jayapura harus melakukan penataan tatap kelola Aset yang baik juga teratur, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak
