Marthen mengatakan, aset Penjara Boven Digoel telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Namun hingga kini pengelolaannya belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena masih menunggu proses penyerahan aset dari Pemerintah Kab
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika yang dalam hal ini mewakili pemerintah provinsi, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiasi ini. Menurutnya, isu perempuan dan anak di ta
Langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah berdampak langsung pada industri domestik dan menekan ketergantungan produk impor. Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyatakan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen krusial dal
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui SIPD-RI. Upaya tersebut dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, tran
Kegiatan tersebut melibatkan aparatur kampung, Bamuskam, serta berbagai pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan kampung. Kepala Kampung Kayo Pulo
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dalam sambutannya mengatak
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam arahannya menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan memastikan seluruh PPK dan pokja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota dapat melaksanakan tugas dan tang
Sekretaris DKLH Papua, sekaligus narasumber proses pembuatan eco enzyme, Aries Toteles Ap, mengatakan pelatihan ini bertujuan membekali pelajar dengan keterampilan mengelola sampah organik menjadi produk yang bermanfaat,
‘’Itulah yang terjadi di Papua. Terjadi penolakan dimana-mana karena tidak atau belum mendapatkan izin dari masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini tidak boleh dilupakan. Kalau sudah duduk koordinasi dan menyatakan oke
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non
