Debat yang berlangsung cukup sengit namun tetap tertib ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sebagai panelis, di antaranya Prof. Dr. Frans Reumi dan Dr. Suriel Semuel Mofu. Materi debat kali ini mengusung tema "Membangun Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Penguatan Nasionalisme dalam Memperkokoh NKRI".
 Para Nakes menuntut pembayaran insentif yang telah tertunggak selama 11 bulan sejak Desember 2023 hingga Oktober 2024. Aksi ini menyebabkan layanan pasien rawat jalan sementara dihentikan, sementara pelayanan darurat dan rawat inap tetap berlangsung. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memenuhi kewajiban untuk melunasi insentif yang belum terbayarkan.
Dalam peresmian ini, Panglima Koopsud III menekankan bahwa fasilitas ini bukan hanya untuk TNI AU dan keluarga tetapi juga terbuka bagi masyarakat luas, komunitas, dan anak-anak sekolah untuk mendukung kebugaran fisik serta menjadikan Biak sebagai pusat olahraga air.
Fera Dika juga menyebutkan bahwa dari total 3.629 pelamar yang lulus seleksi administrasi, sebanyak 3.524 orang hadir dan mengikuti SKD. Sementara itu, 105 orang yang tidak hadir secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
Ia menceritakan bahwa ide membuat penggalangan pendorong darah secara sukarela ini tercetus pada 10 November 2021, ketika Wolter mengalami pengalaman pahit saat membantu seorang sahabat dari Waropen yang keluarganya kritis dan membutuhkan transfusi darah. Wolter dan sahabatnya menghadapi kenyataan sulit: stok darah di PMI Biak sering kali terbatas, dan kebutuhan darah pasien sering kali tidak terpenuhi. Setelah berkali-kali gagal mendapat stok yang dibutuhkan, Wolter akhirnya menghubungi beberapa kerabat dan rekan terdekat untuk membantu mendonorkan darah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Kamrudin, S.Pd melalui pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, menjelaskan bahwa angka putus sekolah yang beredar tersebut berasal dari data residu yang ada pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Data tersebut, kata dia, diambil tanpa pembaruan atau verifikasi terbaru oleh operator sekolah, atau migrasi data, dari yang tamat atau naik kelas, dan juga naik satuan jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi stagnan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Manager Sriwijaya Biak, Rimanto Pongsipulung, menyampaikan bahwa penambahan frekuensi penerbangan ini merupakan respon terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan penerbangan.
Kapolres juga mengingatkan bahwa kepolisian akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online. Ia mengajak masyarakat untuk menghindari bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.
Kata Pj Bupati, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor turut mendukung peningkatan kapasitas guru melalui acara Seminar Nasional bertema Strategi Implementasi Kebijakan Jenjang Karir dan Pengembangan Kompetensi Guru Abad 21 untuk Pendidikan Inklusif yang Berkeadilan.
