BBM jenis subsidi itu diamankan pada Selasa siang, 19 Agustus 2025 di Kampung Uta bersama dengan sejumlah barang yang diduga milik salah satu pengusaha emas ilegal di wilayah Kabupaten Mimika. Berdasarkan informasi Jumat
Pengelola SPBU Anwarudin dan Lasminingsih Wamena Wiyono menegaskan untuk alokasi bulanan untuk SPBU Anwarudin untuk BBM jenis Solar itu 90 Kl yang dibagi 26 hari sehingga 3400 liter per hari, untuk pertalite 275 Kl bagi
Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo saat dikonfirmasi, Senin 23 Juni 2025 malam mengatakan bahwa sanksi serta pembinaan terhadap SPBU Jalan Yos Soedarso akan berakhir p
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan hingga saat ini belum ada perintah atau petunjuk dari pusat untuk mengambil tindakan tertentu terkait ketersediaan BB
Wagub juga menyoroti soal tanki truk-truk yang melakukan antrian ke SPBU. Orang nomor dua di Papua Selatan itu meminta segera ditertibkan. Pasalnya, tanki dari truk-truk tersebut sebagian dimoditifkasi dengan penambahan
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan tindak pelanggaran hukum serius yang tidak hanya mer
Penangkapan ini bukan dilakukan satu hari melainkan dua hari berturut-turut. Komandan Lantamal X, Brigjen TNI Marinir Freddy Jhon H. Pardosi, melalui Komandan Satrol Lantamal X Jayapura, Kolonel Laut (P) Dedy Obet, mengu
 Menurutnya, dinasnya sebagai lembaga pemerintah yang mengurusi nelayan, mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat mendapatkan BBM bersubsidi. “Pemerintah telah mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi deng
   Saat memimpin rapat tersebut, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze yang didampingi Wakil Bupai Fauzun Nihayah mengatakan bahwa masalah BBM ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Merauke
Sementara kalau kita lihat pembagian kuota untuk BBM ini sudah diatur pemerintah. Tapi kalau sudah terjadi antrean  begini kan kita sebagai masyarakat yang awam ini bertanya, ada apa? Ada permainan apa, sehingga ini
