Selama satu tahun kepemimpinan sosok pasangan berkharismatik ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara mencatatkan capaian signifikan. Melalui visi pembangunan "Tolikara RAMAH", pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi p
agu dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Kabupaten Mimika tahun 2026 sebesar Rp196.135.662.000. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Yohana Paliling, menjelaskan
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Aksi 1, yaitu analisis situasi, yang melibatkan seluruh perangkat daerah, distrik, serta Puskesmas. Pada tahap ini, seluruh pihak diminta memetakan berbagai permasal
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Saat berada di luar, ia melihat ada kepulan asap yang keluar dari atap bagian depan kantor. Dengan cepat ia lalu menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika guna mengerahkan tim Pemadam
Yohana menambahkan, padahal ditargetkan sampai dengan bulan ini sudah seharusnya mencapai 60 persen. "Tapi kalau kita lihat OPD teknis seperti Dishub dan PUPR yang fisiknya besar, sekarang mereka masih proses tender ada
Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, SH, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos, MA, serta Kepala Bappeda Tolikara, Elisabet Y. Flassy, SE, MM. Dalam Forum ini dihadiri oleh s
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, Musrembang tersebut merupakan satu tahapan yang harus dilakukan, mulai dari musrembang distrik, musrembang kabupaten hingga musrembang provinsi.
Yohana mengatakan, dana Otonomi Khusus cukup ketat penyalurannya. Bahkan, syarat salur untuk dana otsus pun sangat tidaklah mudah. Yohana menerangkan, syarat salur yang pertama adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pen
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika ini dilaksanakan untuk menilai
