Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
Menurut Amos, proyek perbaikan talud tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kerja induk. Namun, hingga saat ini DPA untuk proyek tersebut belum diterima oleh Dinas PUPR. Meskipun demikian, Amos berharap pekerjaan perbaikan dapat segera dilakukan mengingat lokasi longsor tersebut berada pada daerah vital.
Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
"Untuk membayar utang tersebut maka kami melakukan pinjaman sebesar Rp 74 miliar, yang mana pembayaran akan kami lakukan baik itu cepat atau lambat, kami tidak mungkin lalai membayar tanggung jawab kami, " katanya kepada Cenderawasih Pos
"Realisasi APBD ini menciptakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memastikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, " katanya.
Artinya saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sangat ironis, dimana warga mampu membeli kendaraan bermotor, namun tidak mau memenuhi kewajiban membayar pajak.
Hal yang dilakukan Bappeda Kabupaten Jayapura dalam penurunan angka stunting antara lain, melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Fokus pada pemberian gizi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak, Pemberian Makanan Tambahan Bergizi, Menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pendidikan Gizi, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat.
Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
