Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan bahwa kenaikan pangkat itu merupakan bentuk apresiasi kepada ASN. Johannes menjelaskan, kenaikan pangkat ini ke depan akan dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang
Refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional penataan fiskal berdampak langsung pada berbagai program kerja yang telah dirancang sebelumnya. Beberapa inisiatif strategis
Gubernur tak memungkiri jika ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menetapkan penambahan satu hari Flexible Working Arrangements (FWA) atau dikenal dengan Work From A
Bupati Jayapura, Yunus Wonda akui semua ASN sudah kembali aktif kerja, bahkan ASN diharuskan semuanya sudah masuk kerja, tidak ada lagi yang mengambil libur tambahan diluar waktu yang telah disepakati.
Abisai Rollo mengaku, telah menerima laporan itu jauh-jauh hari setelah keduanya dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. "Mungkin sebagian orang punya pikiran seperti itu, mereka berpikir saya dan Rustan S
Kata Abisai Rollo, kedisiplinan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh ASN sebagai pelayan masyarakat. Bagi ASN yang tidak disiplin, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. "Soal kedisiplinan ini
Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, secara terbuka mengakui bahwa hak-hak kepegawaian, khususnya menyangkut keuangan, masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menjelaskan, sidak yang ia lakukan ini untuk memastikan bahwa mulai pada Selasa 8 April 2025 yang merupakan hari pertama kerja setelah libur panjang Idul Fitri aktibvitas pelayana
Pantauan Cenderawasih Pos, sekitar pukul 08.00 WIT, Jalan Cenderawasih Poros Kuala Kencana terpantau macet dari tikungan sebelum kantor Distrik Kuala Kencana, dipadati kendaraan roda 4 dan roda dua milik ASN dan honorer
Oleh sebab itu, jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan d
