"Kalau pusat bilang A (melarang buka puasa bersama bagi ASN) kita ikut saja. Tapi secara resmi kita belum dapat (Surat Edaran-red) dari pusat. Setelah dapat (Surat Edaran) kita lakukan,"Terang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Selasa (28/3).
‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’ tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).
Direktur PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga menyampaikan bahwa pihaknya siap menjamin proses pendistribusian beras ke daerah – daerah. Dan meski telah berbeda provinsi namun proses pendistribusian masih berjalan seperti biasa.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke, Salfianus Laiyan, SH, saat ditemui mengungkapkan, penghentian pembayaran gaji bagi ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan tersebut, seharusnya dimulai 1 Maret 2023 lalu.
 Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengaku, dalam MoU ini Pemkot Jayapura memilih Pemkot Tangerang karena memang kinerja bagus dan berprestasi sehingga Pemkot Jayapura ingin seperti itu dan sekarang telah dilakukan MoU.
Sebanyak 8 dokter Orang Asli Papua di Kota Jayapura terpilih untuk mengikuti Program pendidikan dokter spesialis bagi ASN OAP di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dengan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya menyatakan, untuk Tenaga Honorer Kategori Dua (THK2) yang usianya di atas 35 tahun dan sedang diusahakan untuk ditempatkan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 998 atau 1000 orang.
Kepala Disnakerindag Kabupaten Jayawijaya, DR. Lukas Kosay, SE, MSi menyatakan, droping atau pengiriman beras ke Jayawijaya, baik beras komersial dan Beras Operasional Masyarakat (OPM) maupun jatah ASN, TNI/Polri, selalu terlambat
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
