Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Instruksi Bupati Mimika ini disampaikan oleh Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut dalam apel pagi yang digelar Senin (11/9) di Kantor Pusat Pemerintahan, SP 3. “Arahan dari bapak Bupati meminta supaya kita percepat penyerapan anggaran,” katanya.
Para pimpinan fraksi menyatakan kekhawatirannya mengingat apabila lewat waktu maka catatan buruk kinerja anggota DPR Papua tahun 2022 lalu terkait gagalnya menggelar sidang APBD perubahan ketika itu akan kembali berlanjut pada tahun 2023. Tentunya pimpinan fraksi ini tak ingin disalahkan oleh masyarakat untuk kali kedua.
"Yang diajukan untuk kenaikan di APBD perubahan ini Rp 169 miliar. Itu ada penerimaan tambahan dan juga ada Silpa Tahun 2022. Jumlah kegiatan akan menjadi prioritas kita di tahun ini," kata Dr. Frans Pekey, Kamis (7/9).
Selain mau ditempatkan dimana saja dalam bertugas, ASN juga harus loyal terhadap pimpinan dan bekerja dengan baik, serta mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan bekerja secara tim. "Sebagai seorang ASN kita mengabdi kepada masyarakat dan negara, kita harus bekerja dari hati,"ujar Sekda Hana, Jumat (4/9).
“APBD Perubahan ini kami tinggal menunggu pihak uncen saja untuk memasukan perhitungan fasilitas untuk mahasiswa kedokteran dari Jayawijaya agar bisa dimasukan dalam APBD Perubahan tahun ini dan juga bisa segera direalisasi,”ungkapnya Minggu (3/9) kemarin.
Dalam sebuah kegiatan Jumat (14/7/2023), Pj Bupati menyinggung soal APBD Mimika yang mencapai Rp5,1 triliun. Menurutnya, dengan dana sebesar ini harusnya Mimika jauh lebih bagus, bukan semakin tertinggal. Sebab ada daerah yang memiliki APBD hanya Rp 1 triliun tapi bisa lebih maju.
Pansus ini nantinya akan bekerja menginventarisir penggunaan anggaran yang disebut keluar jalur. Kata Jhony dari laporan BPK ada penggunaan anggaran Rp 1,75 triliun yang patut dipertanyakan.
Pj Gubernur Papua Ribka Haluk menyampaikan, kegiatan penyerahan DPA merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya peraturan Gubernur Papua Tengah nomor 10 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023.
