“Pemerintah Provinsi tidak gegabah orang bilang tidak takabur, tidak ya, pemerintah provinsi ini pemerintah, negara. Negara tidak sembarang mengambil tanah orang, tentu mengikuti aturan-aturan yang berlaku” kata Kondomo saat menanggapi Polemik lokasi kantor Gubernur di Walesi Senin (23/10) kemarin
"Kami sangat respons dan kami butuh orang yang merendah, merendah tahu kesakitan rasa seperti apa. Dia bisa ke bawah, ke tengah, dan bisa ke atas juga menyesuaikan," kata Ketua Suku Tehit Papua Barat Daya, Orgenis Richard Sadrafle, Sabtu (21/10).
“Jadi pernyataan Juru Bicara (Jubir) TPN-OPM, Sebby Sambom dan kekerasan yang dilakukan TPN-OPM terhadap warga sipil di Tanah Papua kian meresahkan dan mengaburkan perjuangan,” ucap Yuranus Jikwa melalui rilis yang diterima Ceposonline.com, Kamis (19/10/2023).
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah di Distrik Sentani, Sertipikat untuk Gereja GKI Pengharapan dan Sertipikat Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Distrik Jayapura Utara.
Plh. Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendien Wenda,S.Th,.S.IP,.M.Si mengatakan, melalui bantuan pemda seluruh pengusaha Orang asli Lanny Jaya Beam- Kuyawagge dapat berkembang dengan baik dan hasilnya berdapak nyata dalam membangun sector usaha.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
Sertipikat yang diberikan, merupakan Sertipikat Hak Pengelolaan tanah ulayat suku Sawoi Hnya untuk pengembangan kawasan pertanian bagi kurang lebih 130 Kepala Keluarga atau 600 masyarakat dengan total luas tanah sebesar 699,7 Hektar.
Didimus juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mau terjadi masalah tanah lagi, tapi sekali sepakat harus jalankan, jangan membingungkan pemerintah dan pihak lain yang ingin membangun di wilayah ini
Pemberian surat pelepasan hak ulayat tanah kepada Pemerintah Provinsi diwarnai dengan tradisi adat bakar batu dengan jumlah wam (babi) 40 ekor di lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan.