Dalam kunjungannya, Wakapolres Asmat menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Amborep yang sedang mempersiapkan pembangunan rumah adat Jew.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak ada, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Nenu Tabuni, dan Kepala Dinas Kebakaran dan penyelamatan, Penanggulangan bencana dan satpol PP, Victor Fun, Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kasatpol PP, Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Kepala suku Mee dan Moni serta beberapa perwakilan tokoh pemuda dan Masyarakat.
Dominggus mengatakan, sementara nama Mimika yang kini kita kenal artinya suatu tempat, nama Mimika diambil dari kata Mimiaika yang artinya banjir sedang berjalan atau arus sedang berjalan.
Frans Pekey, kepada wartawan usai peresmian rumah adat itu mengungkapkan, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan masyarakat adat, salah satunya dengan pembangunan rumah adat ondoafi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah kampung dan Pemerintah Kota Jayapura.
Anggota MRP Papua pegunungan Ustad Ismail Asso menyatakan Apa itu Honai Kaneke? Honai adalah tempat dimana benda-benda sacral seperti Hareken (batu hitam / axe) atau Kanc Eken atau Kaneke (benda pusaka) disitu tersimpan didalam lemari.
Ramses juga meminta Cakada tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten Jayapura. Tidak boleh membuat gerakan tambahan sehingga membuat gaduh atau suhu politik di Kabupaten Jayapura jadi memanas.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.
