Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut.
Sebab menurut Gempar Papua, langkah pemerintah memperluas pembangunan di Papua bagian dari eksploitasi, untuk mengggeruk hasil alam Papua. "Kami minta kepada antek antek Indonesia stop berdalil membangun Papua, karena itu hanya untuk menanam investasi kolonialisme Indonesia," kata Fara, peserta Aksi saat berorasi.
"Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun, terutama di dua tahun terakhir, kita juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Port Numbay dengan program penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui lembaga keondoafian yang ada," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (9/8).
“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat, sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8).
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.
Komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
“Kan sama-sama dilindungi, aparat menjalankan tugasnya mengamankan dan wartawan juga menjalankan tugasnya meliput. Semua ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak bisa merasa lebih hebat atau bisa seenaknya menekan pihak-pihak lain,” cecar George Awi pada wawancara, Jumat (14/7).
"Urutan pertama itu Kabupaten Jayapura, kemudian kota Jayapura. Itu tertinggi di Papua untuk urusan palang memalang. Ini berdasarkan data dari intel,"kata Hengky Yokhu di Kota Jayapura, Sabtu (24/6).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom, Elchi Meho, diikuti 10 orang peserta dengan pemateri dari rumah kreatif Jari-Jari Keriting, Ifia-Fia, Arso XI, Asuhan Aziz Marasabessy dan Fatma Ramandey.
