Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan bangunan Tongkonan ini bersejarah karena mengingatkan anak -anak dari IKT yang lahir dan besar di Wamena dan sekarang dilanjutkan menjadi Provinsi Papua
Melkias memandang bahwa proses penyelesaian yang berlarut-larut berpotensi memunculkan opini liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan, setelah turun langsung dan berdialog dengan warga, persoalan di Kapiraya murni merupa
"KLB KAPP Papua ini sebagai bentuk kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama, bukan ajang perdebatan, tapi untuk memberikan kontribusi pikiran yang membangun, positif dan memiliki hal untuk membangun pengusaha Papua di
Perayaan Pekabaran Injil di Pulau Metu Debi merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat wilayah adat Tabi, yang memperingati masuknya terang Injil pada 7 Maret 1910 oleh Pdt. F.J.F. van Hasselt.
Menurutnya, kegiatan tersebut masih dalam tahap persiapan oleh panitia. Selain ibadah syukur, rencananya juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang melibatkan kampung-kampung di Kabupaten Jayapura.
FX Mote menyayangkan adanya upaya dari Kabupaten Nabire (Provinsi Papua Tengah) yang secara sadar mencoba mengklaim beberapa kampung di wilayah Distrik Wapoga sebagai bagian dari wilayah mereka. Menurutnya, selama masa k
Penegasan tersebut disampaikan melalui Kepala Diaspora Kota Jayapura, Bobby J.E Awi, yang menilai turnamen ini perlu menjadi perhatian serius para kepala kampung.
Menurutnya, arahan Wali Kota sangat jelas, yakni seluruh
Yakobus mengaku permintaan ketiga, desakan kepada pihak terkait dalam hal ini Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya untuk segera menolak serta menggagalkan setiap usulan pe
​Pertemuan ini guna mengumpulkan data-data mencakup peta hak ulayat, mulai dari lokasi dusun, situs sistem barter tradisional, hingga letak pemukiman kampung lama.
​Setelah data dari tokoh masyarakat terkumpul, Pemkab Mi
Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari 14 kampung adat yang dinilai belum berjalan maksimal.
Frangklin menjelaskan, persoalan tata kelola kampu
