Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Dugaan tersebut membuat masyarakat dari dua wilayah adat Papua yang tergabung dalam FPKP Tabi-Saireri menempuh jalur hukum, guna membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Ketua FPKP sekaligus ketua adat Tabi Daniel Toto, d
DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-
Iapun berpendapat bahwa anggota DPR yang melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun legislasi patut dipertanyakan sebab belum bisa disebut lembaga DPRP. Pasalnya nomenklatur dalam o
Catue, juga menyampaikan apresiasinya secara khusus kepada para tokoh adat dan ondoafi yang telah membuka ruang bagi program transmigrasi di masa lalu, serta kepada 14 kepala keluarga perintis yang memilih Irian Jaya ki
Tradisi memakai kebaya sepertinya sudah sangat melekat pada perayaan Hari Kartini sejak era presiden pertama RI Soekarno. Dialah yang secara resmi menetapkan 21 April, yang adalah tanggal lahir Raden Ajeng Kartini (1879-
Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu
Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Pegunungan Bernart Simon Maalangen S.Pd, MM mengimbau kepada seluruh masyarakat kawanua Sulawesi Utara yang berada dan merantau di wilayah Provinsi Papua Peg
Hal itu ia sampaikan karena produk hukum terkait dengan pemetaan pembatasan wilayah di tingkat provinsi sudah cukup banyak. Hasbullah mengatakan pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
