Rapat tersebut dihadiri Kepala Suku Hanuebi, Kepala Suku Merauje, dan Kepala Suku Sibi beserta masyarakat adat pemilik lahan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi awal yang sebelumnya digelar di Kantor Wali
Setelah proses berlangsung, Boyau memperoleh suara terbanyak dengan 24 suara, diikuti Fredy Sony Atiamona dengan 18 suara) dan Edward Yulianus Omeyaro 14 suara.
Ketua Lembaga Musyawarah Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro peri
"Kami sudah memetakan mana daerah di Papua... Waropen daerah yang landai atau hijau dari sisi gangguan separatis. Pernah ada, tapi Waropen masih daerah hijau," jelas Ramandei, sambil membandingkannya dengan Yapen yang be
Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. Oleh karena itu, Musyawarah Adat
“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat, mengkonsolidasinya. Merumuskan seluruh kebijakan sebagai masyarakat adat untuk kemudian dibua
Bupati FX Mote menyambut hangat kehadiran berbagai tamu penting, mulai dari Perwakilan Menteri HAM RI Novie Soegiharti, S.Sos., M.Si, Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Kemenkumham RI, Kakanwi
Wakil Ketua III DPRK Merauke Dominikus Cambu menjelaskan, pada tanggal 6 November 2025 masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe melakukan pemalangan terhadap jalan agar PT Johnlin tidak melakukan aktivitas pembongkaran
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
Albert menjelaskan bahwa pemberian insentif karbon kepada masyarakat adat akan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga hutan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik pembalakan liar, perburuan, maupun pembukaan lahan yang
Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, aksi dipimpin oleh Yeri Stenly Hamadi (Masyarakat Adat Tobati Enggros) dan diikuti sekira 25 orang. Masa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah Adat Milik Ahli W
