Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.
"Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
“Ini adalah momen yang jarang dilakukan, mudah-mudahan nantinya orang tua bisa memiliki kalender adat. Tahun ini kita lakukan, dan tahun depan kita akan melanjutkannya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah kita sudah melaksanakan pesta adat dengan baik, dan jika ada kekurangan, kita harus memperbaikinya,"katanya.
Pemilik hak ulayat hendaknya membuka diri, bekerjasama dan mau mendorong potensi sumberdaya alam yang sebagian besar ada di dalam wilayah adat milik masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRK Kabupaten Sarmi, Mohammad Asari Tiris dalam sesi perbincangan dengan redaksi CeposTV di Jayapura beberapa waktu lalu.
"Kami telah berkoordinasi dan melakukan simulasi penjemputan secara adat di bandara. Setelah itu, rombongan akan menuju Gereja Eben Haezer Biak untuk mengikuti ibadah pengucapan syukur yang dihadiri masyarakat, Forkopimda, ASN, pejabat vertikal, yang istimewa nya seluruh rangkaian di Biak ini juga diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2025-2030 Heronimus Mansoben dan Hasanuddin Nunsi" ujar Sekda Biak Zakarias L Mailoa kepada Cenderawasih Pos.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan dalam memasuki 100 hari kerja, dirinya bersama Wakil Walikota, H. Rustan Saru akan berbagi tugas. “Visi misi kita sudah disampaikan kepada masyarakat, untuk itu saya akan turun ke kampung-kampung,” ungkapnya kepada wartawan seusai dilantik
Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ketua bidang X DPD HIPMI Papua Edward Irfan menyatakan saat ini dirinya ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk mempersiapkan mucab di 8 DPC se wilayah adat lapago dalam hal ini Provinsi Papua Pegunungan yang akan menjadi bakal calon DPD HIPMI Papua Pegunungan.
