Berdasarkan informasi, aksi ini dipicu oleh adanya tuntutan terkait transparansi akomodasi kebijakan daerah, khususnya pemenuhan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan beasiswa bagi anak-anak adat di wilayah Heram.
Dialah Mama Emma Awinero-Tjoe. Di atas bangku panjang kayu yang menjadi saksi bisu jejak pengabdiannya, perempuan yang kini berusia 76 tahun ini sedang memikul sebuah misi besar yang kian hari kian sepi peminat, menjaga agar lidah anak-cucu
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh keluarganya saat mendatangi Dinas Sosial. Namun, hingga kini dirinya belum pernah diperlihatkan dokumen sertifikat tersebut.
Sebuah langkah baru pariwisata berbasis komunitas lahir di Tanah Papua. Lewat Paket Eduwisata dan Sejarah Mapurumane, Ekowisata Mangrove Pigapu resmi menjadi inisiatif pertama di Bumi Cendrawasih yang sukses memadukan pilar masyarakat adat
Langkah ini menjadi babak baru yang krusial demi mendorong adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah. Lokakarya difokuskan pada verifikasi batas wilayah berbasis sejarah penguasaan ruang, kesaksian antar-marga, serta penanda alam.
Menurut Evert, buku cerita rakyat tersebut akan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kehadiran buku ini juga menjadi bukti bahwa Kota Jayapura memiliki kekayaan budaya yang patut dijaga, dilestarikan,
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, maupun Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura.
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, setiap pemanfaatan wilayah adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pelepasan tanah adat s
Aksi pemalangan kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura. Ini merupakan bentuk peringatan kedua dari masyarakat adat pemilik hak ulayat. Pihak ulayat menegaskan bahwa langkah ini diambil karena tuntutan penyelesaian ganti r
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua terus mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Adapun saat ini telah berhasil mendorong pengakuan enam wilayah
Ia menjelaskan setiap penelitian yang dilakukan pihak kampus selalu mengedepankan penggabungan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah agar menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.Obet mengatakan Papua mem
Seorang tokoh asal Distrik Okaba Yoseph Yanawo Yolmen yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan memberikan peringatan keras kepada Kepala Dinas Pert
Bagi masyarakat Kamoro, Karapao bukan sekadar selebrasi visual. Ini adalah poros warisan leluhur yang melilitkan tanggung jawab baru dari ipar lelaki kepada sang anak, yang disimbolkan lewat pemotongan bagian bawah busana adat Tauri. Ritua
Rencana Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, untuk membentuk staf khusus adat yang melibatkan para Ondoafi dari 10 kampung adat di Kota Jayapura mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli Watak. Menurut Deli, gaga
Menurut Teddy, pihaknya menerima laporan bahwa pada Sabtu, 23 Mei 2026, sekitar 10 aparat militer bersenjata lengkap menggunakan kendaraan mendatangi lokasi pemalangan salib yang dilakukan Marga Kamuyend sebagai bentuk penolakan terhadap pr
Kegiatan APS III dihadiri sejumlah pejabat nasional maupun daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Gubernur Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Bupati Cianjur, Wali Kota
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik hak ulayat dan penjaga tanah adat di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan pembangunan dae
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, khususnya menyangkut investasi skala besar dan masuknya kepentingan ekonomi nasional ke wilayah adat. “Kasus-kasus
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1701 Jayapura, Dan Satrol Lantamal X Jayapura, Plt Sekda Kota Jayapura, sert
Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menggencarkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Namun, kebijakan t
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury mengakui minat generasi muda untuk mengikuti ajang pemilihan Tan Monj Port Numbay Tahun 2026 masih tergolong rendah, meski sosialisasi telah dilakukan secara langsung ke 10 kamp
Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Kedai Kopi One Milly, kawasan Skylan, Kota Jayapura, Selasa (19/5), berubah menjadi ruang diskusi publik yang menyoroti berbagai persoalan sosial di Papua, khususnya dampak pembangunan dan konflik ter
Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Wali Kota Jayapura diminta untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di perumahan Organda, Padang Bulan. Yakni persoalan tuntutan denda adat, dari kasus pencurian yang berujung men
Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyesuaikan dinamika pemekaran daerah berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Anggota Majelis R
Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta masyarakat adat dilibatkan dalam pengelolaan saham PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) dengan begitu bisa menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan kampung.
"Keberadaan saham PT Papua Divestasi Mandir
Berdasarkan informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos pada, Senin (11/5), aksi ini dipicu oleh sisa pembayaran hak ulayat senilai Rp7 Miliar yang seharusnya dilunasi pada Desember 2025. Sebelumnya, diketahui pemerintah pusat telah mengucurka
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau seluruh lapisan warga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Jayapura.Langkah ini dilakukan
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka palang di Kantor Distrik Sentani tanpa koordinasi dengan pihak adat maupun pemerintah daerah. Daud, yang merupakan ahli wari
Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih menempuh jalur presisi.
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini menggandeng tim ahli dari Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mela
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, menegaskan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif dari 14 kampung adat dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di Kota Jayapura. Hal ini dinilai kru
Menurut Sibi, komoditas ikan yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti ikan gete-gete dan ikan kepala batu serta ikan louhan dari Danau Sentani masih bisa diolah menjadi abon dan juga bakso ikan. "Ini merupakan upaya ka
“Biak Numfor memiliki luas wilayah daratan terbatas, saya minta supaya seluruh aparatur kampung untuk menjaga tanah dan lahan hak milik Orang Asli Papua, khususnya yang berada di gugusan Kepulauan Padaido Aimando,” imbuh
Reses kali ini mengusung tema besar "Selamatkan Manusia dan Tanah Papua" dengan fokus spesifik pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. Dalam pertemuan te
Menurut Gobay, keberadaan hukum pidana adat sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hukum yang hidup di masya
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan bangunan Tongkonan ini bersejarah karena mengingatkan anak -anak dari IKT yang lahir dan besar di Wamena dan sekarang dilanjutkan menjadi Provinsi Papua
Melkias memandang bahwa proses penyelesaian yang berlarut-larut berpotensi memunculkan opini liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan, setelah turun langsung dan berdialog dengan warga, persoalan di Kapiraya murni merupa
"KLB KAPP Papua ini sebagai bentuk kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama, bukan ajang perdebatan, tapi untuk memberikan kontribusi pikiran yang membangun, positif dan memiliki hal untuk membangun pengusaha Papua di
Perayaan Pekabaran Injil di Pulau Metu Debi merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat wilayah adat Tabi, yang memperingati masuknya terang Injil pada 7 Maret 1910 oleh Pdt. F.J.F. van Hasselt.
Menurutnya, kegiatan tersebut masih dalam tahap persiapan oleh panitia. Selain ibadah syukur, rencananya juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang melibatkan kampung-kampung di Kabupaten Jayapura.
FX Mote menyayangkan adanya upaya dari Kabupaten Nabire (Provinsi Papua Tengah) yang secara sadar mencoba mengklaim beberapa kampung di wilayah Distrik Wapoga sebagai bagian dari wilayah mereka. Menurutnya, selama masa k
Penegasan tersebut disampaikan melalui Kepala Diaspora Kota Jayapura, Bobby J.E Awi, yang menilai turnamen ini perlu menjadi perhatian serius para kepala kampung.
Menurutnya, arahan Wali Kota sangat jelas, yakni seluruh
Yakobus mengaku permintaan ketiga, desakan kepada pihak terkait dalam hal ini Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya untuk segera menolak serta menggagalkan setiap usulan pe
Pertemuan ini guna mengumpulkan data-data mencakup peta hak ulayat, mulai dari lokasi dusun, situs sistem barter tradisional, hingga letak pemukiman kampung lama.
Setelah data dari tokoh masyarakat terkumpul, Pemkab Mi
Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari 14 kampung adat yang dinilai belum berjalan maksimal.
Frangklin menjelaskan, persoalan tata kelola kampu
Menurut Roy, jika pemerintah telah mengeluarkan regulasi namun tidak ada sinkronisasi lintas departemen bersama lembaga adat, maka sertifikasi tanah ulayat milik masyarakat adat tidak bisa diselesaikan.
Menariknya, rapat ini juga terhubung secara virtual dengan Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan P. Mandenas, guna mensinkronkan langkah daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, usai p
Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di Kampung Ifale. Dalam adat tersebut, seluruh anak peranakan diwajibkan kembali dan merayakan pesta adat di kampu
Rumah yang dipindahkan umumnya berupa rumah panggung berbahan kayu. Bangunan ini dirancang tanpa menggunakan paku, melainkan memanfaatkan sistem balok dan tiang. Konstruksi tersebut memungkinkan rumah dipindahkan tanpa h
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan sekadar soal hukum, tetapi menyentuh ruang paling personal dalam kehidupan warg
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan mengikat, sehingga secara hukum lahan SPBU tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah daerah maupun pihak lai
Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA
Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Ketua Panitia Festival Sekolah Adat Hugulama I Tahun 2026 Yermias Hisage menyatakan ragam kegiatan yang dilakukan pada perayaan ini antara lain, misa/ibadah pembukaan, seminar dan lokakarya, Fokus Diskusi Group (FGD), pe
Adapun 9 lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut meliputi lembaga adat, lembaga agama, perwakilan perempuan, pemuda, kelompok perlindungan anak dan perempuan, perwakilan petani, kelompok nelayan, pelaku UMK
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
Penyelesaian kasus tersebut sebelumnya telah di mediasi oleh polres Jayawijaya, namun tak mendapatkan titik temu sebab dari pihak keluarga korban meminta pembayaran Rp 15 milyar, 50 ekor wam (babi), sedangkan kesanggupan
Mereka menuntut agar tahanan dari kelompok Dang yang sebelumnya ditangkap oleh aparat keamanan segera dibebaskan tanpa syarat. Namun, hal ini sulit untuk diwujudkan lantaran para tahanan yang tercatat telah memenuhi unsu
Papua selama ini dikenal sebagai tanah yang diberkahi kekayaan alam luar biasa. Hutan-hutannya rimbun, tanahnya subur, lautnya kaya, dan pegunungannya menjulang megah. Namun, kekayaan Papua tidak hanya terletak pada alam
Dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi yang kerap terjadi di tanah Papua, dalam hal ini pedang adat antar sesama masyarakat Papua di bumi Cenderawasih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak berencana mendorong perumus
Di hadapan Gubernur Apolo Safanpo, Kepala Distrik Waan mengajukan 7 aspirasi kepada gubernur Papua Selatan. Salah satunya terkait dengan banjir rob yang dialami masyarakat 6 kampung dan 2 dusun di Distrik Wan serta sejum
Agenda ini juga diisi dengan dialog dan tatap muka bersama masyarakat, khususnya para tua adat dan perwakilan marga. Disini Sjafrie menegaskan bahwa PSN cetak sawah merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam m
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.I,K menyatakan membenarkan adanya aksi saling serang antara dua kelompok masa usai dilakukan pembayaran denda adat kasus lakalantas yang terjadi di kampung Is
Dari rangkaian diskusi dan dialog, forum menghasilkan empat rekomendasi strategis, yakni pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Masyarakat Adat Port Numbay, pelaksanaan pertemuan akbar bersama Pemerintah Kota Jayapura, p
Aksi penanaman salib merah oleh masyarakat adat dilaksanankan di beberapa titik yang telah digusur paksa dan diserobot oleh perusahaan untuk pembangunan jalan sepanjang 13 Kilometer, cetak sawah baru, pembangunan pelabuh
Direktur Papua Demokratic (PD)-Institut, Elvira Rumkabu mengatakan penertiban ketiga buku tersebut dilakukan karena saat ini pemerintah menerapkan konsep terminologi ekonomi hijau dan biru dalam kerangka pembangunan.
Kapolsek Okaba Ipda Wilustono menjelaskan, maksud dan tujuan Razia ini dilakukan yakni untuk menekan peredaran minuman keras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Rapat tersebut dihadiri Kepala Suku Hanuebi, Kepala Suku Merauje, dan Kepala Suku Sibi beserta masyarakat adat pemilik lahan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi awal yang sebelumnya digelar di Kantor Wali
Setelah proses berlangsung, Boyau memperoleh suara terbanyak dengan 24 suara, diikuti Fredy Sony Atiamona dengan 18 suara) dan Edward Yulianus Omeyaro 14 suara.
Ketua Lembaga Musyawarah Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro peri
"Kami sudah memetakan mana daerah di Papua... Waropen daerah yang landai atau hijau dari sisi gangguan separatis. Pernah ada, tapi Waropen masih daerah hijau," jelas Ramandei, sambil membandingkannya dengan Yapen yang be
Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. Oleh karena itu, Musyawarah Adat
“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat, mengkonsolidasinya. Merumuskan seluruh kebijakan sebagai masyarakat adat untuk kemudian dibua
Bupati FX Mote menyambut hangat kehadiran berbagai tamu penting, mulai dari Perwakilan Menteri HAM RI Novie Soegiharti, S.Sos., M.Si, Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Kemenkumham RI, Kakanwi
Wakil Ketua III DPRK Merauke Dominikus Cambu menjelaskan, pada tanggal 6 November 2025 masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe melakukan pemalangan terhadap jalan agar PT Johnlin tidak melakukan aktivitas pembongkaran
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
Albert menjelaskan bahwa pemberian insentif karbon kepada masyarakat adat akan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga hutan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik pembalakan liar, perburuan, maupun pembukaan lahan yang
Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, aksi dipimpin oleh Yeri Stenly Hamadi (Masyarakat Adat Tobati Enggros) dan diikuti sekira 25 orang. Masa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah Adat Milik Ahli W
“Kalau hari ini persoalan tanah dan batas wilayah masing-masing ini masih belum beres. Kita bicara tentang batas Kirihi Walai, Wapoga Kamarsano, dan bahkan di tengah masyarakat, bahkan kita bicara tentang rencana pembang
Ketua DPRK Waropen, Yeneke Dippan, dalam sambutannya pada acara Pra-Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen, Selasa (4/11), mengajak seluruh elemen masyarakat dan dewan adat untuk berkolaborasi dan saling ber
‘’Itulah yang terjadi di Papua. Terjadi penolakan dimana-mana karena tidak atau belum mendapatkan izin dari masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini tidak boleh dilupakan. Kalau sudah duduk koordinasi dan menyatakan oke
Prosesi adat menjadi pembuka dari rangkaian ibadah syukur dan pesta rakyat yang dikemas terbuka bagi masyarakat umum, di kantor gubernur. Selain proses adat, Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri juga tak melupakan para Gube
Hingga akhirnya ditentukan waktu untuk pesta rakyat tersebut dilakukan hari ini. Jika menilik undangannya, kegiatan akan dimulai pukul 13.00 WIT namun ada beberapa prosesi tambahan lainnya yang dimulai lebih awal. Dan se
Yang dilakukan BBKSDA dengan cara membakar dianggap salah dan itupun diakui oleh pihak BBKSDA. Alhasil sasaran tembak semua ditujukan ke gedung berwarna hijau di Kotaraja tersebut. Bahkan Menteri Kehutanan, Raja Juli har
Dalam putusannya, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) UU Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, t
Gerson Hasor menegaskan, pelantikan terhadap Petrus Yahe Hamadi itu cacat baik secara hukum adat dan positif. Kenapa demikian karena Ondoafi itu sudah ada yakni, Johan Yanti Hamadi yang merupakan anak kandung tertua dari
"Ke depan, saya minta MRP duduk bersama masyarakat adat membahas tatanan adat yang dituangkan dalam suatu aturan. siapa pun yang datang di tanah Papua, termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya harus menghormati buda
Dalam keterangan perwakilan Masyarakat adat Tabi-Saereri, Ismael Mebri mengatakan hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk keperihatinan pihaknya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini ditengah ma
Menurutnya, Dewan Adat memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar semua pihak menghindari konflik, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. “Tidak
Menurut Rustan, atribut adat yang dimaksud meliputi topi mahkota berbahan bulu dan dihiasi manik-manik kerang kecil untuk laki-laki, serta tusuk konde kayu bagi perempuan yang dapat dikenakan di rambut atau jilbab.
Pigai menilai langkah Pemda Waropen mendorong Mubes sebagai bentuk keberpihakan pada pembangunan yang berakar pada kearifan lokal. “Nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah adalah langkah penting untuk menjadikan adat
Pernyataan sikap dari masyarakat adat ini telah diserahkan kepada Wali Kota Jayapura pada giat Turun Kampung di 14 Kampung di Kota Jayapura. "Sebagai Wali Kota saya berterima kasih kepada masyarakat adat di 14 kampung ya
"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah besar yang direncankaan digelar pada Oktober 2026 mendatang harus didahului dengan pembahasan yang matang di tingkat paling dasar, yaitu di keret (kelompok kekerabatan) dan marg
Ketua DAK Keerom yang sah, Laurens Borotian, menegaskan bahwa sikap Jack Mekawa tersebut sangat keliru. Ia menilai, tindakan itu telah mencederai marwah Dewan Adat karena Jack Mekawa secara resmi sudah tidak lagi menjadi
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengungkapkan, dari peninjauan tersebut Wapres Gibran berpesan agar ketiga gedung kantor utama Pemerintahan Provinsi Papua Selatan itu dipasang ornament-ornamen adat Papua Se
Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga mengimbau bahwa saat ini baru dilakukan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus dibangun dengan budaya damai, oleh karena itu, ia meminta masalah yang terjadi di kabu
Andre Wonatorei, Ketua Panitia Mubes Adat Waropen, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan pemerintah daerah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pembangunan. "Berbicara soal adat
Mubes Adat ini dirancang sebagai ruang khusus bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, serta pokok pikiran mereka demi kemajuan Waropen. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memastikan pemba
