Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik hak ulayat dan penjaga tanah adat di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam pemerintahan dan pembangunan dae
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, khususnya menyangkut investasi skala besar dan masuknya kepentingan ekonomi nasional ke wilayah adat. “Kasus-kasus
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1701 Jayapura, Dan Satrol Lantamal X Jayapura, Plt Sekda Kota Jayapura, sert
Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menggencarkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Namun, kebijakan t
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury mengakui minat generasi muda untuk mengikuti ajang pemilihan Tan Monj Port Numbay Tahun 2026 masih tergolong rendah, meski sosialisasi telah dilakukan secara langsung ke 10 kamp
Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Kedai Kopi One Milly, kawasan Skylan, Kota Jayapura, Selasa (19/5), berubah menjadi ruang diskusi publik yang menyoroti berbagai persoalan sosial di Papua, khususnya dampak pembangunan dan konflik ter
Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Wali Kota Jayapura diminta untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di perumahan Organda, Padang Bulan. Yakni persoalan tuntutan denda adat, dari kasus pencurian yang berujung men
Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyesuaikan dinamika pemekaran daerah berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Anggota Majelis R
Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta masyarakat adat dilibatkan dalam pengelolaan saham PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) dengan begitu bisa menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan kampung.
"Keberadaan saham PT Papua Divestasi Mandir
