Thursday, December 4, 2025
27.9 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

ADAT

Waropen ‘Daerah Hijau’, Komnas HAM Tolak Keras Rencana Pembangunan Batalyon

"Kami sudah memetakan mana daerah di Papua... Waropen daerah yang landai atau hijau dari sisi gangguan separatis. Pernah ada, tapi Waropen masih daerah hijau," jelas Ramandei, sambil membandingkannya dengan Yapen yang be

Hasil Mubes IV: Perda Perlindungan Masyarakat Adat Segera Disahkan

Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. Oleh karena itu, Musyawarah Adat

Komnas HAM Desak Pemkab Waropen Segera Buat Perda Masyarakat Adat

“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat, mengkonsolidasinya. Merumuskan seluruh kebijakan sebagai masyarakat adat untuk kemudian dibua

Mubes Adat Waropen Landasan Menata Diri Mulai dari Keret

Bupati FX Mote menyambut hangat kehadiran berbagai tamu penting, mulai dari Perwakilan Menteri HAM RI Novie Soegiharti, S.Sos., M.Si, Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara Kemenkumham RI, Kakanwi

Sepakat Dukung Aksi Masyarakat Adat

Wakil Ketua III DPRK Merauke Dominikus Cambu menjelaskan, pada tanggal 6 November 2025 masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe melakukan pemalangan terhadap jalan agar PT Johnlin tidak melakukan aktivitas pembongkaran

Wamendagri: Kebijakan Otsus Beri Ruang Masyarakat Adat

Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p

Kompensasi Karbon Langkah Efektif Melindungi Hutan Adat

Albert menjelaskan bahwa pemberian insentif karbon kepada masyarakat adat akan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga hutan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik pembalakan liar, perburuan, maupun pembukaan lahan yang

Anggap Melindungi Mafia Tanah, Kantor BPN di Palang

Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, aksi dipimpin oleh Yeri Stenly Hamadi (Masyarakat Adat Tobati Enggros) dan diikuti sekira 25 orang. Masa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah Adat Milik Ahli W

Selesaikan Persoalan Tanah dan Batas Wilayah Kunci Kelancaran Pembangunan

“Kalau hari ini persoalan tanah dan batas wilayah masing-masing ini masih belum beres. Kita bicara tentang batas Kirihi Walai, Wapoga Kamarsano, dan bahkan di tengah masyarakat, bahkan kita bicara tentang rencana pembang

DPRK Waropen Prioritaskan Perda Perlindungan Masyarakat Adat

Ketua DPRK Waropen, Yeneke Dippan, dalam sambutannya pada acara Pra-Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen, Selasa (4/11), mengajak seluruh elemen masyarakat dan dewan adat untuk berkolaborasi dan saling ber

Latest news

- Advertisement -spot_img