Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan setiap wilayah adat di Provinsi Papua bisa memiliki data akurat tentang Orang Asli Papua (OAP). Data tersebut bisa langsung diberikan oleh tokoh adat (Todat), tokoh masyarakat (Tomas) di wilayah adat itu, sehingga data bisa akurat dan valid untuk pemberdayaan OAP.
Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah tidak saja membiarkan masyarakat bekerja sendiri, tetapi pemerintah juga memberikan dukungan penuh terutama dengan penyiapan bibit tanaman pohon secara gratis kepada masyarakat. Program ambil bibit gratis ini diharapkan menjadi supaya untuk menarik perhatian masyarakat supaya terus menjaga kawasan hutan di papua dengan melakukan penanaman pohon.
Willy Meak selaku Ketua DPP Wilayah II Paroki St. Clara Tajah Lereh, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kadishut LH Papua bersama timnya, yang sudah mendatangi masyarakat Flobamora di kawasan perkebunan sawit dalam momen pesta Paskah 2024.
“Kunjungan Gibran Jumat (26/1) akan bertemu dengan tokoh adat Papua perwakilan dari beberapa wilayah adat, kemudian kunjungan ke pasar untuk mensosialisasikan program visi misi Prabowo-Gibran ke depannya,” ucap Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran Wilayah Papua, Ronald Antonio, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (25/1).
Kunjungan diawali Danrem 174/ATW bersama para Kasi Korem 174/ATW, Dansat, para Kabalak Disjan ke kediaman Danlanud J.A. Dimara Kolonel Pnb.Onesimus Gede Ray Aryadi di Rumah Dinas Jln.Garuda Spadem, Komplek Dirgantara kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke Kab. Merauke Papua Selatan.
Menurutnya, dengan mendukung penuh program program pemerintah sebagai wujud kepedulian dan peran serta atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah memekarkan Provinsi Papua Pegunungan.
“Saya yakin dengan pencerahan yang dilakukan oleh para pemuka agama kepada para umat dan masyarakat, maka pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, damai dan aman. Dan itu harapan kita bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingat agar tokoh agama dan warga Kabupaten Jayapura untuk menghindari informasi yang berdampak pada ujaran kebencian, sehingga mengganggu keamanan di Kabupaten Jayapura.
Para tokoh itu, yang berkumpul di Jakarta, Kamis, menilai proses dialog dan penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang dalam prosesnya perlu ada penengah yang terpercaya dan netral.
“Kepulauan Yapen masuk dalam 20 besar tingkat kerawanan politisasi sara, karena ada isu isu perbedaan agama, penolakan terhadap calon atau kandidat berdasarkan suku, agama dan ras,” terang Hardin.
