"Dari Bupati mengusulkan Ibu Hanna, sementara dari Pak Gubernur Lukas Enembe telah mengusulkan Jan Jap Ormuseray, sebagai calon Penjabat Bupati Jayapura pada masa transisi 2023 sampai 2024," kata Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus Nelson Sorontouw, Sabtu (5/11).
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, David Zakaria mengapresiasi langkah pihak kepolisian, yang telah bekerjasama dengan masyarakat membangun lahan kebun tani untuk program ketahanan pangan. Hal ini tentunya sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Jayapura, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura.
"Harusnya batas waktu untuk menindaklanjuti temuan dari BPK itu sudah selesai. Namun mungkin ada halangan atau berbagai hal kita tidak tahu juga," kata Meyer Suebu, Kamis (3/11).
Bahkan kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Jayapura ini tercatat sudah cukup lama dikuasai oleh beberapa mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah berdinas di sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Jayapura.
Dia meminta supaya Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui dinas terkait betul-betul memastikan kepemilikan lahan sebelum membangun atau membeli lahan milik masyarakat adat.
Menurut dia, apa yang ada dalam benaknya saat ini hanya ingin mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Jayapura dan fokus sampai akhir masa jabatannya bersama Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Hal ini disampaikan oleh Bupati Mathius saat ditanya Cenderawasih Pos dalam satu kesempatan di Sentani, Kamis (3/11).
"Sesuai surat dari Mendagri tanggal 30 Oktober 2022, ditujukan langsung ke Ketua DPR. Intinya meminta segera supaya DPR mengusulkan tiga nama. Kita jalan sesuai dengan aturan" kata Klemens Hamo, Jumat (4/11).
Dana itu dikembalikan setelah suruh pembiayaan pekerjaan rehabilitasi dan rekapitulasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura itu telah selesai dilakukan dan diprediksi dari data sementara yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura, dana yang tersisa senilai Rp 7 miliar itu akan dikembalikan ke kas negara.
Gagasan keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pendekatan kebudayaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan dan hak dari masyarakat nusantara di Papua. Namun, bicara keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang asli Papua itu bisa diberdayakan.
Dalam jadwal yang diperoleh media ini di lapangan, jadwal sidang paripurna itu semestinya dimulai sekitar pukul 09.00 WIT. Namun sampai berita ini ditulis sebagian besar anggota DPRD kabupaten Jayapura itu belum juga nongol di dalam ruangan sidang.
