Dia mengatakan, penerapan kebijakan baru mulai dari tingkat pusat telah merubah sistem pendidikan saat ini termasuk program-program kerja yang dijalankan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Saat ini sudah dipastikan program guru penggerak, sekolah penggerak sudah tidak lagi dilaksanakan.
 Ketua DPRD Kota Jayapura, Noy Ajomi menyampaikan, perlu ada kesetaraan pendidikan, yang artinya perhatian pemerintah tidak saja pada sekolah-sekolah negeri, namun Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga perlu diakomodir.
 "Program ini kami peruntukkan bagi 10 sekolah dasar di Kabupaten Jayapura, khususnya di wilayah Sentani, kita disini mendukung program pemerintah, agar sekolah ditingkatkan kapasitasnya dan didampingi agar bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berfokus pada kesehatan fisik dan gizi bagi anak-anak," katanya kepada Cenderawasih Pos
"Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat, yang pertama adalah domisili. Ini berdasarkan tempat tinggal murid," jelas Mu'ti. "Kemudian yang kedua itu jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, yang keempat jalur mutasi," sambungnya.
 Menurutnya, program P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Tahapan pelaksanaan P5 meliputi, Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi dan Tindak lanjut. Beberapa karakter yang diharapkan terbentuk melalui P5, antara lain, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkebhinekaan global, Gotong royong, Mandiri, Bernalar kritis dan Kreatif.
Edukasi ini penting karena bisa dikatakan merupakan investasi untuk masa depan agar selamat dan aman pada saat berkendara. Oleh karenanya, edukasi ini akan terus menerus dilakukan setiap bulannya agar lebih banyak lagi anak muda yang sadar akan pentingnya keselamatan berkendara.
 Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
  Dia mengatakan, terkait hal itu, pihaknya susah mendapatkan izin dari Dinas perizinan Kota Jayapura. Meskipun sejauh ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi terutama terkait dengan pemasarannya yang harus diantarkan sendiri dari pihak sekolah. Selain itu juga produk-produk kebutuhan rumah tangga tersebut juga harus bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki brand tersendiri dan sudah lebih dulu dikenal di kalangan masyarakat.
 Kegiatan yang berlangsung selama empat hari mulai 13-17 Januari 2025 tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas BP YPK, Kristhina Luluporo Mano. Studi ini bertujuan mengadopsi program-program unggulan, salah satunya pendidikan berpola asrama (boarding school), untuk diterapkan di sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua.
Sekolah ini dirancang agar lulusannya siap kerja. Karena itu, di sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan bengkel kerja mulai dari, tata rias, kursus menjahit, tata boga, tata busana, kecantikan, kriya kayu, otomotif, asesor.
