"Saat ini untuk kebutuhan logistik Pilkada Kabupaten Jayapura sudah mulai kita persiapkan, apalagi dengan selesainya pencabutan nomor urut Paslon tentunya sudah bisa dilakukan pencetakan surat suara berdasarkan masing masing nomor Paslon yang telah dilakukan pencabutan nomor urut, dan ini kita komunikasi dengan pihak ketiga yang melakukan pencetakan surat suara maupun kebutuhan lainnya,"ungkapnya
Menurutnya warga yang bersikukuh tinggal di kawasan kali itu, masih menganggap bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar kali hanyaan yang saat ini sudah ditempati oleh warga atau masyarakat lainnya diklaim milik mereka. Ada sekitar 3 atau 4 keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.
Tahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2024 saat ini adalah masa kampanye. Keempat pasangan calon, Frans Pekey-Mansur (Pekman), Jhony Banua Rouw-Darwis Massi (JBR-Hadir), Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo (BMD-Dipo) dan Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus) sedang bergerilnya di tengah masyarakat untuk memenangkan hati publik.
Pemilih primordialisme ini lebih dominan pada masyarakat kelas menengah bawah Mereka cenderung memilih calon pemimpin karena faktor subjektifitas. Mereka lebih dominan melihat calon pemimpin dari sosoknya, asal suku, agama maupun ras. Berbeda dengan pemilih kelas atas yang cenderung mencermati visi dan misi, track record dan lainnya sebagai pembanding.
Dia mengatakan sebagai Pj. Wali Kota tentunya dia juga ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Karena itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura untuk bekerjasama menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura dan sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024.
Daniel menjelaskan, dalam Pilkada Kabupaten Jayapura ia juga berharap adat harus ikut mensukseskan Pilkada Kabupaten Jayapura. Dimana seluruh masyarakat adat di seluruh tanah Papua harus terlibat aktif dalam mensukseskan Pilkada yang merupakan agenda negara untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan.
Selama kampanye pasangan calon wajib memperhatikan larangan diantaranya, mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaf, menghina seseorang, agama, suku ras, golongan, calon, atau Peserta Pemilu yang lain.
"Khusus kami saja yang di Polda yang diberikan tugas oleh negara untuk dilakukan rangkaian pengamanan Pilkada di tanah Papua itu ada 4 provinsi, ada 9 kabupaten, 1 kota. Kami akan melaksanakan pengamanan dengan serius dan optimal," ungkap Irjen Patrige kepada wartawan, pekan kemarin.
Dukungan itu diberikan karena keduanya punya rekam jejak sebagai pemimpin yang hebat. Dimana BTM telah menjabat sebagai Walikota Jayapura selama dua periode, demikian juga dengan Yermias Bisai dua periode memimpin Kabupaten Waropen.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Dr Lukas Kosay, SE, MSi mengatakan bahwa semua pihak bertangungjawab menjaga Honai besar Papua Pegunungan dalam menyongsong pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah ini baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten.
