PILKADA

Sebagai wujud  transparasi pengawasan  yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Papua terkait segala hal yang menyangkut tugas pengawasan Pilkada, Bawaslu menyampaikan hasil klarifikasi terkait dugaan dokumen palsu dari caloan wakil gubernur Papua Yeremias Bisai (YB) 

  "Setelah KPU menetapkan data tersebut, harus disampaikan kepada masyarakat.  Dalam hal ini ke kelurahan, kemudian ke RT RW, dan juga kepada kami pengawas.  Kami meneliti di situ, setelah diturunkan rupanya ada data yang teman-teman pengawas temukan tidak sesuai jumlah yang dikeluarkan oleh KPU," kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir,

   Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, kegiatan itu bertujuan agar semua pihak  yang terkait terutama  langsung dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, dapat tersinkronisasi mengenai masing masing tugas dan fungsi.

   Mengenai pengaturan logistik pilkada, pihaknya masih menunggu pembagian tempat yang  berhubungan dengan TPS penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di kota Jayapura.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas dan Humas, Yofrey Piryamtan Kebelen, mengatakan sosialisasi tersebut untuk mengajak pemilih pemula mengambil bagian dalam menyukseskan Pemilukada di Provinsi Papua.

 Yanto juga berpesan kepada lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam berkompetisi tetap menjunjung tinggi sportifitas, harus bisa dewasa dalam berpolitik, karena siapapun yang jadi tetap harus bisa merangkul sesama anak negeri tidak boleh dalam Pilkada Kabupaten Jayapura justru bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

   Steve menjelaskan jika logistik surat suara dicetak dua gelombang di Bekasi, untuk gelombang pertama dilakukan 9 Oktober dan gelombang kedua pada 16 Oktober. Adapun pengiriman logistik surat suara dari pusat percetakan yang berlokasi di Bekasi ini menggunakan angkutan udara menuju ke Papua.

Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024. 

   Hal ini juga diakui Ketua Bawaslu Kota Jayapura,  Frans Rumsarwir. Menurutnya, baliho-baliho milik pasangan calon kepala daerah di Kota jayapura  banyak mengalami kerusakan seperti robek ataupun kayu penyangga patah. APK ini memang lebih banyak berada di kawasan-kawasan di luar zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura.

    Keduanya terlihat sama - sama mengenakan sarung tinju dan nampak Dipo Wibowo mengawali dengan mengganggu Boy Dawir yang saat itu berdiri di pojok. BMD dari kejauhan hanya terlihat tersenyum senyum sambil merapikan sarung tinjunya. Publik juga makin tegang apalagi Dipo terlihat begitu bersemangat.