Sidang putusan perdata ini dengan majelis hakim yang diketuai Ganang Haryudo Prakoso, SH, dengan hakim anggota I, I Made Bayu Gautama Suadi Putra,SH dan Hakim anggota II Indraswara Nugraha, SH, MH. Penggugat meminta bayaran sebesar Rp 1,181 miliar lebih kepada PT Elora Papua Abadi atas pekerjaan rumah yang belum dibayarkan oleh tergugat.
Kepala Kejari Mimika, Sutrisno Margi Utomo, Jumat (19/8) menyebutkan, tiga saksi yang diperiksa diantaranya JWA selaku mantan Kepala Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Timika Tahun 2006-2013 yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas dan memproses permohonan ketika sudah mendapatkan hasil dari bagian pengukuran.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Hesman S Napitupulu, SH., SIK., MH., menyatakan, untuk kasus Diego pihaknya telah membuat satu laporan polisi terkait tindak pidana pembunuhan dan telah berproses. Pihaknya telah memberikan Layanan Informasi Perkembangan Perkara (SP2HP) kepada keluarga korban bahwa tersangkanya sudah ada dua orang dan sementara sudah dibuatkan surat panggilan.
Plt Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Merauke Johanes Sahalatua, saat ditemui media di ruang kerjanya, Kamis (18/8) mengungkapkan, proses hukum terhadap 3 tersangka tersebut telah di-SP3 atau dihentikan.
Jaksa Penuntut Umum menyatakan kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengeroyokan terhadap korban Pratu Malik yang merupakan anggota Paskhas Bandara Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, pada 22 April 2022 lalu di Lapangan Futsal Belakang Kantor Bupati Boven Digoel.
Ini dilaporkan langsung oleh pemilik wisma tersebut, Steve Dumbon. Kata Steve, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meminta pelunasan, namun hingga kemarin pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan soal itu.
Yosi Pangandaran, S. H, Wakil Ketua LBH Papua Justice & Peace yang menjadi Kuasa Hukum dari para pekerja mengaku akan mengikuti arahan dari PN Jayapura. Karena memang apa yang disampaikan oleh pihak pengadilan sesuai dengan keadaan anggaran yang ada.
"Kami masih menunggu konfirmasi dari dokter yang menangani terdakwa. Karena kalau sidang dilanjutkan tapi terdakwa masih sakit kan tidak baik juga,” jelas Edy Soeprayitno kepada wartawan, Senin (25/7).
Dimana rencana sidang tahap putusan sela akan digelar pada tanggal 21 Juni lalu, namun waktu itu sidang ditunda, karena masih menunggu kordinasi dari pihak-pihak pengurus Lapas terkait kelayakan tempat penahan terdakwa.
Untuk itu menyikapi maraknya pemberitaan di berbagai media massa lokal dan nasional terkait kasus dugaan gratifikasi/suap, yang menimpa RHP, maka FAKPP meminta kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi dan penanganan kasus-kasus lain di tanah Papua.
